Kategori Hukum Dan Politik

Hukum Dan Politik

Habib Rizieq Bakal Hadiri Reuni 212 Di Indonesia, Asal... 

Telusur.co.id - Ketua DPP Perdaudaraan Alumni 212 (PA 212), Ustaz Slamet Ma'arif menjelaskan, alasan utama Imam

Hukum Dan Politik

Manuver NasDem Bisa Bahayakan Kesolidam Koalisi Pendukung Jokowi

Telusur.co.id -Manuver Partai NasDem melakukan pertemuan dengan PKS dan berencana melanjutkan safari politik ke PAN merupakan

Hukum Dan Politik

Keterlaluan, Tidak Ada Rasa Prikemanusiaan Yang Laporkan Novel Baswedan

Telusur.co.id -  Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta Musni Umar mengaku geram dengan tindakan politikus PDIP Dewi Tanjung

Hukum Dan Politik

Jaksa Agung: Saya Tak Akan Bawa Kejaksaan ke Arah Politik

Telusur.co.id - Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan dirinya diangkat Presiden Joko Widodo sebagai Jaksa Agung dari

Hukum Dan Politik

Keberadaan Dewas KPK Tak Perlu Ditakuti

Telusur.co.id -  Publik tak perlu takut dengan keberadaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena, tujuan Dewas

Hukum Dan Politik

Tak Bisa Jadi Dewas KPK, Antasari: Tujuan Yang Ngerjain Saya Dulu Tercapai

Telusur.co.id -  Pernah menjalani pidana penjara dengan hukuman minimal lima tahun membuat mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi

Hukum Dan Politik

ICW Ingatkan Kapolri Dalam Memilih Calon Kabareskrim

Telusur.co.id - Kapolri Jenderal Idham Azis diingatkan untuk menghindari politisasi, dalam menentukan sosok yang dipercaya sebagai

Hukum Dan Politik

DPR Belum Sepakat Eks Koruptor Dilarang Maju Pilkada

Telusur.co.id - Komisi II DPR belum mencapai kesepakatan soal mantan narapidana (napi) koruptor dilarang mencalonkan diri

Hukum Dan Politik

Sofyan Basir Bebas, Keberadaan Dewan Pengawas KPK Semakin Mendesak

Telusur.co.id - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, kasus dibebaskannya Sofyan Basir

Hukum Dan Politik

Menteri BUMN Didesak Berhentikan Sattar Taba dari Dirut PT KBN

Telusur.co.id - Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mendesak Menteri BUMN Erick

Hukum Dan Politik

Pengamat: KPK Vakum Karena Presiden Tak Peduli

Telusur.co.id -Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) resmi mencatat Revisi UU KPK ke Lembaran Negara

Hukum Dan Politik

Survei Parameter Politik Indonesia: Kinerja Jokowi Periode Pertama Kurang Maksimal

Telusur.co.id - Lembaga Parameter Politik Indonesia melakukan survei untuk menjaring aspirasi publik soal evaluasi kinerja Presiden

Hukum Dan Politik

Pengamat: Apa Gunanya Pemilu Kalau yang Kalah Ikut Berkuasa?

Telusur.co.id - Pengamat politik Arbi Sanit mengatakan, jika nantinya Partai Gerindra masuk dalam kabinet pemerintahan Joko

Hukum Dan Politik

Kecewa Tak Dilibat Susun Kabinet, Masinton: KPK Jangan Kepo

Telusur.co.id -   Anggota DPR Masinton Pasaribu mengatakan, sebaiknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak perlu ingin tahu berlebihan

Hukum Dan Politik

Golkar: Idealnya Gerindra Oposisi

Telusur.co.id -  Ketua DPP Partai Golkar TB Ace Hasan Syadzily mengatakan, pihaknya menyambut baik kedatangan Ketua Umum

Hukum Dan Politik

Jokowi Sudah Tak Lagi Butuh Audit Integritas Calon Menteri Dari KPK

Telusur.co.id - Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo  yang

Hukum Dan Politik

Prabowo-Paloh Sepakat Amandemen Menyeluruh UUD, Jansen: Apa Mau Ganggu Pak Jokowi?

Telusur.co.id - Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum NasDem Surya Paloh sepakat akan mengamandemen Undang-Undang

Hukum Dan Politik

Novel Bamukmin Bakal Laporkan Pihak yang Menuduhnya Dalang Penculikan Ninoy

Telusur.co.id - Ketua Media Center Persaudaraan Alumni (PA) 212, Habib Novel Chaidir Hasan Bamukmin (Novel Bamukmin)

Hukum Dan Politik

PDIP Pastikan Tak Kemaruk Soal Kursi Menteri

Telusur.co.id -Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)  memastikan tidak ingin berlebihan atau kemaruk dalam hal jatah menteri

Hukum Dan Politik

Kata PDIP, Jokowi Akan Prioritaskan Menteri Dari Partai Koalisi

Telusur.co.id -Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Presiden Jokowi akan memprioritaskan alokasi menteri bagi kalangan parpol