-di-TPS-preview.webp)
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meninjau aktivitas operasional Terminal Petikemas Surabaya (TPS) sebagai bagian dari penajaman pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 dan penyusunan RKP 2028 di Jawa Timur.
Kunjungan Tim Bappenas tersebut berlangsung di TPS, Senin (26/10/2026), dan diterima PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 bersama manajemen TPS. Rombongan dipimpin Direktur Sinergi dan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Bappenas, Heriyadi.
Rombongan disambut Sub Regional Head Jawa Pelindo Purwanto Wahyu Widodo bersama Direktur Operasi TPS Noor Budiwan. Selain melihat aktivitas operasional dan layanan kepelabuhanan, rombongan juga mengikuti sesi diskusi mengenai pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak dan konektivitas logistik nasional.
Kunjungan lapangan tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan kondisi dan kebutuhan aktual di lapangan. Salah satu perhatian utama adalah pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak, khususnya TPS, sebagai salah satu simpul perdagangan dan logistik di kawasan timur Indonesia.
“Melalui kegiatan peninjauan ini, kami ingin memperoleh gambaran langsung mengenai kebutuhan dan potensi pengembangan pelabuhan sebagai salah satu masukan dalam proses perencanaan pembangunan ke depan,” ujar Heriyadi.
Dalam diskusi, Bappenas dan Pelindo membahas pengembangan jaringan pelabuhan terpadu untuk mendukung efisiensi transportasi laut sekaligus menekan biaya logistik nasional.
Bappenas menyoroti biaya logistik nasional yang masih banyak dipengaruhi sektor transportasi. Karena itu, pengembangan simpul-simpul peti kemas di berbagai wilayah, peningkatan fasilitas pelabuhan, serta penguatan layanan angkutan laut yang terintegrasi dinilai menjadi bagian penting dalam membangun sistem logistik yang lebih efisien dan kompetitif.
Sub Regional Head Jawa Pelindo Purwanto Wahyu Widodo mengatakan, Pelindo terus mendorong pengembangan fasilitas dan layanan kepelabuhanan yang sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional.
“Pelabuhan Tanjung Perak memiliki peran strategis sebagai gerbang logistik utama di kawasan timur Indonesia. Kami berharap rencana pengembangan pelabuhan dapat terus diselaraskan dengan prioritas pembangunan pemerintah,” ujar Purwanto Wahyu Widodo, yang akrab disapa Ipung.
Dalam pemaparannya, Pelindo menjelaskan bahwa pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak telah diintegrasikan dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Tanjung Perak dan Gresik, serta dokumen tata ruang wilayah.
Pengembangan tersebut diarahkan pada peningkatan kapasitas pelabuhan, penguatan konektivitas multimoda, dan digitalisasi layanan kepelabuhanan. Langkah tersebut ditujukan untuk memperlancar arus barang sekaligus meningkatkan efisiensi operasional.
Pasca integrasi Pelindo, sejumlah inisiatif strategis juga terus dijalankan, mulai dari standardisasi layanan pelabuhan secara nasional, penguatan ekosistem logistik terintegrasi end-to-end, integrasi sistem teknologi informasi, hingga optimalisasi konektivitas antarpelabuhan.
Pelindo juga mengembangkan layanan logistik dan hinterland untuk memperkuat rantai pasok nasional. Melalui transformasi tersebut, Pelindo diarahkan tidak hanya sebagai operator pelabuhan, tetapi juga sebagai integrator ekosistem maritim dan logistik nasional.
Sementara itu, TPS memaparkan sejumlah upaya peningkatan layanan peti kemas melalui modernisasi peralatan, peningkatan produktivitas terminal, pengembangan konektivitas multimoda, serta penguatan integrasi layanan dengan kawasan industri dan pusat-pusat logistik di hinterland Pelabuhan Tanjung Perak.
Berbagai inisiatif tersebut diarahkan untuk memperlancar distribusi barang, meningkatkan daya saing logistik, dan memperkuat posisi Tanjung Perak sebagai salah satu gerbang perdagangan utama di kawasan timur Indonesia.
Tim Bappenas kemudian menyampaikan apresiasi terhadap transformasi dan integrasi yang telah dijalankan Pelindo Group. Pendekatan yang mengintegrasikan pengembangan pelabuhan, konektivitas transportasi, kawasan industri, dan jaringan logistik dinilai penting dalam mewujudkan sistem logistik nasional yang lebih efisien.
Masukan dari kunjungan lapangan dan diskusi tersebut selanjutnya menjadi bagian dari proses penajaman RKP 2027 dan penyusunan RKP 2028, khususnya terkait pengembangan konektivitas nasional dan jaringan pelabuhan terpadu.
Sinergi pemerintah, operator pelabuhan, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat memperkuat Pelabuhan Tanjung Perak sebagai simpul logistik yang mendukung kelancaran distribusi barang, pemerataan pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi nasional.
