Program SMK Go Global di Jawa Tengah mendapat sambutan besar dari masyarakat. Hingga November 2026, jumlah pendaftarnya hampir mencapai 9.000 orang. Angka tersebut melampaui target pemerintah sebanyak 8.000 peserta untuk setiap daerah sekaligus menjadi yang tertinggi di Indonesia.
Tingginya minat masyarakat ini memperlihatkan besarnya potensi tenaga kerja asal Jawa Tengah untuk mengisi kebutuhan pasar kerja internasional. Namun, peluang tersebut perlu dibarengi dengan peningkatan kompetensi, sertifikasi keahlian, kemudahan pembiayaan, serta jaminan perlindungan bagi calon pekerja migran Indonesia (PMI).
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mengungkapkan, capaian tersebut terbilang istimewa karena jumlah pendaftar di Jawa Tengah sudah melampaui target meskipun kerja sama resmi dengan pemerintah provinsi belum ditandatangani.
"Belum ada MoU saja, dari target sekitar 8.000 orang, jumlah pendaftar SMK Go Global di Jawa Tengah sudah hampir mencapai 9.000 orang atau melebihi target per daerah pada 2026. Tertinggi seluruh Indonesia. Untuk pembiayaan penempatan pekerja migran, KUR dari Bank Jateng juga terbesar nasional," kata Mukhtarudin.
Pernyataan itu disampaikan dalam penandatanganan nota kesepakatan bersama dan rencana kerja antara Kementerian P2MI dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengenai perlindungan serta peningkatan kapasitas pekerja migran Indonesia. Kegiatan berlangsung di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (12/11/2026).
SMK Go Global merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk mempersiapkan tenaga kerja Indonesia agar memiliki keterampilan dan sertifikasi sesuai kebutuhan industri global. Sasaran program ini tidak terbatas pada lulusan SMK, tetapi juga mencakup masyarakat umum, sarjana, dan lulusan SMA.
Pemerintah menargetkan 8.000 peserta di setiap daerah pada 2026. Target tersebut direncanakan meningkat pada 2027, baik secara nasional maupun khusus di Jawa Tengah.
Mukhtarudin menegaskan, masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mengikuti peningkatan kapasitas melalui program tersebut. Seluruh pembiayaan pelatihan bersumber dari APBN dan dilaksanakan melalui balai pelatihan dengan menggandeng berbagai pemangku kepentingan di Jawa Tengah.
"Untuk peningkatan kapasitas dan semua ini gratis bagi masyarakat karena dibiayai oleh APBN dan dilaksanakan oleh balai kita bekerja sama dengan stakeholder terkait yang ada di Jawa Tengah," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyebutkan, jumlah PMI asal wilayahnya hingga Oktober 2026 mencapai 64.449 orang. Mereka tersebar di berbagai daerah, dengan kontribusi terbesar berasal dari Kabupaten Cilacap, Brebes, Kendal, dan Banyumas.
Adapun negara tujuan penempatan yang paling banyak diminati meliputi Taiwan, Hong Kong, dan Malaysia.
Luthfi menilai, Jawa Tengah memiliki modal kuat untuk menjadi salah satu daerah pemasok tenaga kerja terampil ke pasar internasional. Dukungan infrastruktur pendidikan dan pelatihan vokasi yang tersebar di berbagai wilayah dapat dimanfaatkan untuk mempersiapkan calon PMI sesuai kebutuhan negara tujuan.
"Ini peluang yang bagus sekali. Kita punya sekolah vokasi hampir 1.500, lalu ada politeknik dan BLK yang semuanya siap pakai agar mewadahi kesiapan pekerja migran kita," kata Luthfi.
Melalui kesepakatan dengan Kementerian P2MI, Pemprov Jawa Tengah berupaya memastikan proses penempatan PMI berlangsung lebih terencana dan terlindungi. Pendampingan akan diberikan sejak tahap persiapan, pemberangkatan, hingga penempatan dan pengawasan selama mereka bekerja di luar negeri.
Luthfi juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat agar calon pekerja migran memiliki pemahaman yang memadai mengenai jenis pekerjaan, peluang di negara tujuan, persyaratan kompetensi, serta hak-hak mereka sebagai pekerja.
"MoU ini kita sosialisasikan betul-betul terkait pekerjaan, potensi kerja, kemampuan kerja, dan perlindungan selama bekerja," ujarnya. [ham]
