Upaya menjaga kesehatan ibu dan anak membutuhkan dukungan yang berkelanjutan, mulai dari pemenuhan gizi balita hingga pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dalam upaya tersebut, kader posyandu dan PKK memiliki peran penting dalam mendampingi keluarga di lingkungan masyarakat.
Hal ini menjadi salah satu perhatian Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai NasDem, Siti Qomariyah saat melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di kawasan Taman Kintamani, Desa Jejalenjaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Rabu (21/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, peran aktif kader posyandu menjadi salah satu potensi yang dapat terus diperkuat untuk mendukung kesehatan masyarakat. Usulan yang dibahas mencakup peningkatan program pencegahan stunting, pemenuhan gizi balita, serta pemeriksaan berkala bagi ibu hamil dan lansia.
Siqom menyoroti pentingnya dukungan terhadap upaya kesehatan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk melalui kegiatan pendampingan di tingkat lingkungan.
“Upaya menjaga kesehatan ibu dan anak perlu dilakukan secara berkelanjutan. Perhatian terhadap gizi balita, pemantauan tumbuh kembang anak, dan pemeriksaan kesehatan ibu menjadi bagian penting agar kebutuhan kesehatan keluarga dapat diperhatikan sejak dini,” ujar Siqom.
Di tingkat masyarakat, kader posyandu dan PKK menjadi bagian penting dalam mendukung kegiatan kesehatan keluarga. Kedekatan mereka dengan warga dapat membantu penyampaian informasi kesehatan serta mendorong masyarakat memanfaatkan layanan yang tersedia.
Karena itu, penguatan program kesehatan ibu dan anak juga perlu disertai dukungan terhadap kegiatan kader dan akses pemeriksaan yang memadai.
“Peran kader posyandu perlu terus didukung karena mereka menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan keluarga di lingkungan masing-masing. Dengan koordinasi yang baik dan akses layanan yang memadai, program kesehatan masyarakat dapat berjalan lebih optimal,” katanya.
Dalam materi pengawasan tersebut, perluasan program kesehatan ibu dan anak menjadi salah satu usulan yang perlu dikoordinasikan dengan instansi terkait. Berbagai masukan dihimpun sebagai bahan evaluasi dan pengembangan program sesuai kebutuhan masyarakat serta mekanisme yang berlaku. (VC)
