telusur.co.id - Wakil Sekretaris BPL PB HMI, Muhammad Mualimin mengingatkan Presiden Joko Widodo agar hati-hati dalam menggunakan hak prerogatifnya terkait pencopotan menteri atau kepala lembaga. 

Hal ini terkait marah-marahnya Jokowi dalam rapat di Istana dan melontarkan ancaman reshuffle. Perhatian yang diucapkan Mualimin ini sangat masuk akal, sebab, Gus Dur pernah dipaksa lengser akibat mencopot elit tertentu dan akhirnya memunculkan badai perlawanan balik.

‘’Apakah sebenarnya Gus Dur digulingkan karena korupsi? Kan tidak! Itu semua gara-gara ia mencopot Kapolri Bimantoro, Menteri Jusuf Kalla, Wiranto dan blunder dekrit pembekuan DPR-MPR. Orang-orang kuat yang sakit hati itu akhirnya melawan balik. Nah, saat krisis akibat Covid-19 begini, Jokowi jangan main ancam copot menteri, sebab kalau ia tak cukup dukungan, nasibnya bisa sama seperti Gus Dur,’’ kata Mualimin di Jakarta, Selasa (30/6/20).

Penulis novel ‘Gadis Pembangkang’ ini berharap, apapun yang terjadi, Presiden Jokowi adalah pilihan rakyat banyak dan dipilih secara demokratis. Guncangan sekuat apapun politik, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu harus dibiarkan menjabat hingga 2024. Agar stabilitas kekuasaan relatif terjaga dan krisis ekonomi dapat segera teratasi.

‘’Saya mewanti-wanti jangan sampai karena emosi akhirnya Jokowi bikin keputusan fatal. Misalnya mencopot menteri atau elit kuat tertentu yang akhirnya jadi bumerang. Faktor terbesar terjadinya kudeta seringkali bukan karena kesalahan presiden, tapi lingkaran orang kuat yang dibikin sakit hati dan malu, yang akhirnya membalas tindakan presiden,’’ ujar dia.

Mualimin menuturkan, di tengah menurunnya indeks demokrasi di beberapa negara, terjadi tren sepuluh tahun terakhir dimana kudeta menjadi suatu hal biasa dan pelakunya mendapat dukungan penguasa lain di luar negeri. Seperti kasus Abdul Fattah al-Sisi di Mesir, Prayut Chan-o-cha di Thailand, dan Constantino Chiwenga di Zimbabwe.

‘’Jokowi memang bukan presiden terbaik, tapi aksi kudeta hanya akan menjerumuskan bangsa ini pada kekacauan ekonomi lebih dalam. Data menunjukkan sudah 6 juta rakyat kehilangan pekerjaan. Kalau terjadi gonjang-ganjing politik seperti di Mesir atau Libya, bakal makin banyak orang jatuh miskin karena krisis berkepanjangan. Jangan sampai rakyat jadi korban perebutan kekuasaan,’’ pungkasnya. [Tp]