ALTERNATIF SUMBER DANA PINDAH IBU KOTA

Telusur.co.id - 1. APBN MURNI : sangat sulit dan pemerintah sdh menyatakan hanya sekitae 19 % dari APBN. Artinya akan berasal dari sumber lain. Kalau tetap dg APBN maka harus menambah utang.

2. SISTEM SEWA : developer membangun semua fasilitas dan pemerintah menyewa selama dibutuhkan. Tapi swasta umumnya tdk suka  dg cara ini krn akan cape dg mekanisme dan proses dg pemerintah. Selain itu takut diperiksa oleh BPK, penegak hukum, dan bahkan KPK.

3. SISTEM BOT : Swasta membangun dan mengoperasikan dan saat kontrak habis diserahkan ke pemerintah. Pemerintah membayar sewa dan "cicil" beli ke swasta. Uangnya dari APBN juga - bisa lewat utang. Bisa juga dibayar lewat penjualan asset pemerintah pusat di Jakarta. Jika ini yg terjadi maka asset negara yg ada di Jakarta akan menjadi milik konglomerat dan asset negara di Ibu Kota yg baru juga menjadi milik konglomerat. Negara jadi "penumpang"

4. RUISLAG atau TUKAR GULING asset.  Asset-asset pemerintah seperti kompleks DPR Senayan, Kompleks perkantoran sekitar Monas (semoga tdk termasuk istana), kantor Bank Indonesia, kompleks mabes TNI Cilangkap, Mabes Polri serta berbagai kantor kementerian dan lembaga di berbagai daerah strategis dijual ke swasta dan dananya digunakan untuk membangun Ibu Kota baru. 

Jika ini terjadi maka asset tersebut dapat dipastikan bhw akan jatuh ke tangan konglomerat yg mungkin tdk lebih dari 10 orang (tidak ada pribumi) karena hanya mereka yg memiliki uang sebesar itu.

Silakan memilih atau ada solusi lain ?

Muhammad Said Didu
Jakarta 27 Agustus 2019

Tinggalkan Komentar