telusur.co.id - Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Anggaran subsidi BBM dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran, karena selama ini BBM subsidi masih banyak digunakan oleh orang mampu.
Terkait itu, Ketua Umum APKLI, sekaligus Ketum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS), dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed menjelaskan, berlandaskan pengalaman panjang 77 tahun Indonesia merdeka, subsidi dan atau bansos dalam bentuk apapun pada ujung dan akhirnya terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan.
"Kita tidak akan pernah lupa dalam sejarah negeri ini, bansos Covid-19 terkorupsi oleh Mensos RI. Oleh karena itu, kami tidak pada posisi menerima atau menolak kenaikan harga BBM Subsidi yang dialihkan ke Bansos," kata Ali Mahsun dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/9/22).
Diketahui, pemerintah menggelontorkan tambahan bansos sebesar Rp 24,17 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga BBM. Rinciannya, Rp 12,4 triliun untuk BLT 20,65 juta keluarga masing-masing Rp 600 ribu, subsidi upah pekerja sebesar Rp 9,7 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji dibawah Rp 3,5 juta/bulan masing-masing Rp 600 ribu. Dan Rp 2,17 triliiun untuk subsidi transportasi umum, ojol dan nelayan dari 2% DAU dan Dana Bagi Hasil
Ali meminta Jokowi memiliki langkah cepat dan tanggap menanggulangi dampak ekonomi maupun sosial akibat kenaikan BBM.
"Sekali lagi, segenap rakyat dan bangsa Indonesia tidak ingin kenyataan di Negara Srilanka terjadi di Republik Indonesia," peringatnya.
Selain itu, Presiden Jokowi dengan segala aparaturnya harus menjamin ketersediaan, kelancaran distribusi/rantai pasok, dan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat dan atau row material usaha ekonomi rakyat.
"Kita tidak ingin terjadi krisis pangan, melonjaknya kemiskinan, serta kelaparan masif dan massal di negeri ini. Kita juga tidak ingin ekonomi rakyat, bangsa dan negeri ini jadi korban kebijakan menaikan harga BBM Subsidi," ujar Ali.
Termasuk juga, diharapkan Presiden Jokowi segera terbitkan Inpres RI mewajibkan Bupati, Walikota dan Gubernur membelanjakan 40% APBD ke produk-produk ekonomi rakyat dan bangsa Indonesia. Inpres ini sangat penting dan mendasar untuk mengguyur dana (uang) ke masyarakat sehingga dapat membantu menjaga daya beli dan konsumsi rakyat, efektifkan roda ekonomi rakyat dan nasional, serta mencegah dampak sosial politik yang tidak diharapkan akibat kenaikan harga BBM Subsidi.
Lebih lanjut, Ali mengingatkan, dua tahun lebih modal ekonomi rakyat tergerus untuk memenuhi kebutuhan pokok akibat pandemi Covid-19. "Kami minta Presiden Jokowi penuhi janjinya terbitkan Perpu RI Pemutihan BI Checking atau Slik OJK. Ini sangat penting sehingga KUR tahun 2022 dengan plafon Rp 373,17 triliun dengan bunga-bunga disubsidi APBN bisa di akses pelaku ekonomi rakyat tanpa ada hambatan BI Checking atau Slik OJK," ungkapnya.
"Juga penyaluran KUR dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntable kemana disalurkan, bukan di salahgunakan, "sambungnya.
Terakhir, Ali mendesak Presiden Jokowi mencabut total subsidi BBM 2023, dan anggarannya sebesar Rp 350 triliun APBN 2023 dialihkan ke kesehatan, pendidikan dan ekonomi rakyat.
Dengan demikian segenap rakyat dan bangsa Indonesia mendapat jaminan secara gratis pelayanan kesehatan dan pendidikan secara layak sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945. Juga dipergunakan untuk skema keuangan ekonomi rakyat diluar lembaga perbankan, LPDB dan Program Kemitraan BUMN/BUMD.
"Kepada seluruh pelaku ekonomi rakyat, petani, nelayan, pedagang, buruh, TKI, home industri, pegiat seni budaya, ojek, sopir, becak, asisten RT, pemulung dan pelaku ekonomi rakyat lainnya, kalian semua harus tetap move on. Harus tetap berjualan, berproduksi, berusaha dan bekerja, serta harus selalu optimis. InsyaAllah badai ancaman krisis pangan, ekonomi dan energi saat ini segera berlalu," tukasnya.[Fhr]
