telusur.co.id - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendukung Presiden Joko Widodo untuk berdaulat memilih para menteri di kabinetnya mendatang, tanpa perlu takut adanya ancaman maupun tekanan dari pihak manapun. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 17 UUD 1945, presiden diberikan hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri.
"Karena para menteri bertanggungjawab langsung kepada presiden, maka sudah sepatutnya presiden memilih orang-orang terbaik. Sehingga bisa membentuk kabinet zaken, yakni kabinet yang diisi orang-orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menangani tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga yang dipimpinnya," ujar Bamsoet dalam acara diskusi publik 'Peluang Terselenggaranya Demokrasi Substansial dalam Postur Kabinet Jokowi Jilid II, di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (22/8/19).
Hadir menjadi narasumber diskusi antara lain Ketua Umum Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Bursah Zarnubi, Sekretaris Jenderal ProDem Satya Purwanto, Aktivis Mahasiswa 98 Haris Rusly Motti dan mewakili Kantor Staf Presiden Roy Abimanyu.
Bamsoet menjelaskan, dalam menyusun kabinet zaken tidak perlu ada dikotomi antara kader partai politik maupun non kader partai politik. Karena di partai politik juga banyak berkumpul orang-orang profesional yang menguasai berbagai bidang keahlian.
"Seringkali kita terjebak dalam paradigma bahwa kabinet yang handal ditandai dengan sedikitnya menteri yang terafiliasi partai politik. Pola berfikir ini harus diluruskan, karena menafikan partai politik sama saja menafikan demokrasi," terang politikus Golkar itu.
Dikatakannya, salah satu prasyarat utama demokrasi adalah adanya partai politik yang menjalankan fungsi rekruitmen dan kaderisasi untuk mengisi pos kepemimpinan nasional sampai daerah.
Dia menambahkan, selain mendukung Presiden Jokowi mewujudkan kabinet zaken, masyarakat juga harus mendorong partai politik menyiapkan kader terbaiknya bilamana presiden membutuhkan bantuan dari partai politik yang bersangkutan. Karena walaupun hak prerogatif penunjukan dan pemberhentian menteri berada di tangan presiden, namun presiden juga tidak bisa menutup mata terhadap realitas politik yang ada.
"Mau menteri dari partai politik atau non partai politik bukanlah menjadi soal. Terpenting presiden nyaman dengan yang bersangkutan, dan tidak ada tekanan dalam penunjukannya. Setelah lima tahun memimpin Indonesia dengan Kabinet Kerja dan koalisi partai politik pendukungnya, Presiden Jokowi sudah sangat piawai dalam mengelola Indonesia dengan peta perpolitikan yang beraneka rupa, termasuk dalam hal penyusunan kabinet," ungkap Bamsoet.
Dia pun berharap, di periode kedua kepemimpinannya, Presiden Jokowi bisa memilih para menteri yang bukan hanya hebat dalam ide dan gagasan, melainkan juga hebat dalam membangun komunikasi dengan parlemen. Menurutnya, terwujudnya kerjasama yang baik antara eksekutif dengan legislatif akan sangat ditentukan oleh komunikasi politik yang dijalankan para menteri yang menjadi mitra kerja di berbagai alat kelengkapan dewan di DPR RI.
"Tantangan Presiden Jokowi tak hanya sekadar mendapatkan 'the right man in the right place'. Melainkan juga ditambah 'man with communication skills'. Sehingga dalam rapat kerja dengan alat kelengkapan dewan, para menteri bisa menjawab secara terperinci setiap pertanyaan yang diajukan anggota DPR RI, tak hanya sekadar membaca contekan dari anak buah saja," paparnya.
Dia juga berharap, berbagai capaian pembangunan yang telah dilakukan Jokowi bersama Kabinet Kerja Jilid I dan II bisa diteruskan oleh pemerintahan selanjutnya. Jangan sampai kelak di tahun 2024 saat suksesi pimpinan karena Jokowi tidak bisa memimpin Indonesia lebih dari dua periode, berbagai pembangunan bagus yang harus berkelanjutan malah dipangkas dan tidak berlanjut.
"Setiap pemimpin pasti akan selalu meninggalkan legacy bagi bangsa. Pemimpin selanjutnya tak boleh menafikan apalagi mengubur legacy tersebut. Begitupun para menteri yang nanti baru dilantik, jangan sampai menafikan capaian menteri sebelumnya, yang bagus dilanjutkan, yang kurang diperbaiki," tuturnya.
"Terpenting, jangan overlapping dengan presiden. Menteri tidak boleh punya agenda sendiri yang berseberangan dengan visi presiden," pungkas Bamsoet. [Fhr]
