Banggar DPR Sebut Menkeu Sri Mulyani Pelit  - Telusur

Banggar DPR Sebut Menkeu Sri Mulyani Pelit 


telusur.co.id - Anggota Badan Anggaran DPR RI, Sukamta menuding, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pelit soal anggaran yang langsung menyasar ke rakyat. 

Pernyataan ini disampaikan menanggapi kondisi kesejahteraan prajurit TNI yang memprihatinkan ketika sedang bertugas menjaga kedaulatan negara di daerah perbatasan, terpencil dan terluar Indonesia.

"Pemerintah khususnya Menteri Keuangan seharusnya memberikan kompensasi yang layak bagi anggota TNI yang  mendapatkan penempatan tugas di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke," kata Sukamta dalam keterangannya, Selasa (15/9/20).

Sukamta menjelaskan, anggota TNI yang bertugas cukup lama, meninggalkan keluarga, namun apresiasi pemerintah terhadap kinerja mereka masih kurang. Hal ini tercermin dari besaran tunjangan yang diberikan. 

"Besaran tunjangan masih jauh dari standar kebutuhan hidup harian yang kini terus meningkat. Hitung-hitungan saya anggaran yang dibutuhkan untuk menyebut kompensasi yang layak bagi prajurit TNI hanya membutuhkan tambahan Rp 500 milliar," tuturnya.

Anggota Komisi I DPR ini membandingkan tambahan anggaran agar prajurit disebut layak tergolong kecil dibandingkan dengan alokasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020. 

Misal, talangan utang triliunan kepada BUMN seperti Garuda Indonesia, PLN, Krakatau Steel yang tidak sanggup membayar hutang gara-gara salah kelola.

"Ketika pemerintah berbicara soal dana talangan kepada BUMN-BUMN yang merugi gara-gara salah kelola mudah sekali mengalokasikan dana triliunan, namun ketika menyangkut dana yang di alokasikan kepada personal warga negera pemerintah mengaku kesulitan. Kesannya pemerintah saat ini pelit kepada rakyat namun murah hati kepada korporasi,” sebut Doktor lulusan Inggris ini.

Sukamta menyatakan bahwa pemerintah pelit terhadap rakyat, dan murah hati kepada elit berkaca dari pernyataan Menkeu Sri Mulyani, dimana menyiram uang ke masyarakat, tidak seperti menyiram toilet. 
Harus, tegas dia, bisa memastikan uang tersebut mengalir ke mana, by name, by address, by their account number. Sedangkan ada anggota TNI yang jelas datanya, jelas kinerjanya dan jelas dampaknya bisa mendorong daya beli masyarakat, malah dikesampingkan.

Politikus PKS ini berharap agar pemerintah meninjau kembali alokasi anggaran yang belum terserap maksimal. Menurut dia, anggaran yang tidak langsung berdampak kepada masyarakat lebih baik direalokasi untuk dana yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat salah satunya penambahan peningkatan kesejahteraan anggota TNI.

Sebagi informasi, belanja pemerintah dalam APBN 2020 hingga pertengahan tahun mencapai Rp 1.068,9 triliun, atau baru 39 persen dari target yang terdapan dalam Perpres 72/2020 yang sebesar Rp 2.739,2 triliun. 

Berdasarkan data terakhir per 5 Agustus 2020, serapan anggaran penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baru 10,5 persen atau sebesar Rp 151,25 triliun dari keseluruhan pagu anggaran yang mencapai Rp 695,2 triliun.[Fhr]


Tinggalkan Komentar