telusur.co.id - Bentrokan intensif terus berlanjut di Khartoum, ibu kota Sudan. Padahal, baru sehari setelah faksi-faksi militer menyetujui perpanjangan gencatan senjata yang bertujuan memungkinkan bantuan menjangkau warga sipil.
Tentara dan Pasukan Dukungan Cepat paramiliter (RSF) setuju untuk memperpanjang kesepakatan gencatan senjata selama lima hari sebelum berakhir pada Senin malam.
Melansir Al Jazeera, Rabu (31/5/23), beberapa jam sebelum perpanjangan ditandatangani, penduduk melaporkan pertempuran intensif di sekitar pertemuan Sungai Nil – Khartoum, Omdurman, dan Khartoum Utara. Bentrokan berlanjut pada Selasa malam (30/5/23) di pinggiran ibu kota.
Pemimpin Angkatan Bersenjata Jenderal Abdel Fattah al-Burhan terlihat menyapa pasukan dalam penampilan video yang langka. Dia mengatakan bahwa tentara telah menyetujui perpanjangan gencatan senjata untuk memudahkan akses warga ke layanan.
“Tentara belum menggunakan kekuatan mematikannya secara penuh, tetapi akan terpaksa melakukannya jika musuh tidak mematuhi atau mendengarkan suara nalar,” sesumbarnya.
Penduduk tidak memiliki banyak harapan pada gencatan senjata awal yang mulai berlaku pada 22 Mei. Mereka mengatakan, tidak pernah ada hari di mana tidak ada serangan udara atau tembakan artileri berat yang dilaporkan.
Jam malam diumumkan pada hari Selasa di kota terbesar kedua Sudan, Port Sudan, dari pukul 23.00 hingga 05.00 waktu setempat, menurut pernyataan gubernur Negara Laut Merah, di mana kota itu rumah Pelabuhan utama Sudan berada.
Komite keamanan negara mengatakan telah menangkap beberapa sel tidur “pemberontak” yang dikabarkan telah menyelinap masuk dari luar dan sedang merencanakan kegiatan.
“Kami berterima kasih kepada warga negara Laut Merah atas kerja sama total mereka dan segera melaporkan keberadaan elemen pemberontak ini dan agen mereka di lingkungan mereka,” katanya, tanpa menyebutkan identitas mereka.
Sejak pertempuran dimulai pada 15 April, kedua pihak yang bertikai telah berkomitmen untuk serangkaian gencatan senjata, meskipun AS dan Arab Saudi mengatakan kesepakatan tujuh halaman ini berbeda karena pihak yang bertikai menandatanganinya, dan ada mekanisme pemantauan.
Lebih dari enam minggu setelah konflik, PBB memperkirakan lebih dari setengah populasi yang berjumlah total sekira 25 juta orangmembutuhkan bantuan dan perlindungan. [Tp]
