telusur.co.id - Terhitung sejak besok hari (Senen, 30 Nopember 2020),  masa kampanye untuk putaran terakhir tinggal satu minggu lagi. Setelah itu masuk tahapan hari tenang dan tanggal 9 Desember 2020 dilakukan pemungutan suara pelaksanaan Pilkada secara nasional.  

Dan biasanya menjelang penutupan putaran terakhir masa kampanye akan dioptimalkan dan dimaksimalkan oleh para calon untuk melakukan pengerahan massa demi menunjukkan dukungan publik terhadap calon yang bersangkutan. 

Demikian diutarakan pengamat politik Ray Rangkuti dalam keterangan yang diterima redaksi. 

"Oleh karena itu, kita berharap, khususnya kepada Bawaslu, untuk memperhatikan dan mengawasi dengan seksama kemungkinan terjadinya lonjakan kampanye yang melanggar protokol covid19," ungkap Raya,  Minggu (29/11/2020).

Sanksi cepat dan tepat yang harus diberikan oleh Bawaslu segera agar dapat mencegah terjadinya pelanggaran protokol covid19,  khususnya satu minggu menjelang pelaksanaan Pilkada. 

Tanda-tanda akan terjadinya kumpulan massa sudah terlihat bahkan sejak pendaftaran Paslon dimulai. Ditambah dari temuan Bawaslu sendiri yang menyebut bahwa para Paslon lebih menyukai kampanye langsung dari pada kampanye daring. 

Karena memang efektivitas kampanye langsung jauh lebih kuat untuk menaikkan elektabilitas dari pada kampanye daring. Ditambah, kebutuhan untuk memperlihatkan dukungan dari publik, maka kampanye dengan mobilisasi masa menjelang akhir masa kampanye, kemungkinan akan marak. 

"Temuan Bawaslu (7 Nopember 2020) juga menyebut bahwa ada kenaikan palanggaran protokol covid 19 dalam kampanye paslon. Peristiwa kerumunan massa dalam kampanye paslon di Maluku menambah deretan indikasi ini, " papar aktivis 98 tersebut. 

Oleh karena itu, kita mendorong agar  Bawaslu,  harus mengawasi dan menindak mereka yang melakukan pelanggaran terhadap  protokol covid 19 dengan tidak ragu ataupun basa basi. 

"Dengan begitu, kita dapat mencegah  Pilkada 2020 ini justru menjadi ajang bagi penyebaran Covid-19. Dan sebaliknya dapat menjadi momentum bagi daerah untuk melakukan konsolidasi pemulihan daerah dari Covid-19. Jangan bermurah hati kepada mereka yang melanggar protokol Covid-19," pungkasnya. (fir)