Belum Ada 'Legal Standing', DPR Nilai Pemerintah Tak Serius Soal Larangan Mudik - Telusur

Belum Ada 'Legal Standing', DPR Nilai Pemerintah Tak Serius Soal Larangan Mudik

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Irwan. (Foto: telusur.co.id/Bambang Tri).

telusur.co.id - Anggota Komisi V DPR RI Irwan menilai larangan mudik Lebaran tahun ini memang penting. Mengingat trend selama ini setiap hari libur panjang baik hari raya, Natal dan tahun baru (nataru) dan libur kemerdekaan peningkatan kasus harian pasti terjadi.  

"Contohnya saja di Idul Fitri 2020, kemudian ada peningkatan sampai 30 persen kasus harian,  itu terjadi karena dilarang mudik lebaran tapi boleh pulang kampung," kata Irwan dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk 'Simalakama Mudik dan Dampak Ekonomi Rakyat' di Media Center Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (8/4/21).

Irwan pun mempertanyakan belum adanya legal standing yang mengatur larangan mudik Lebaran ini dalam hal implementasi dan efektivitas.

"Saya pikir surat edaran itu baru imbauan dan kembali berulang, inkonsistensi pemerintah kemudian pola blunder pemerintah dengan pernyataan Bang Sandi (Menparekraf Sandiaga Uno) yang dikonfirmasi juga oleh Menko PMK, Muhajir bahwa tempat wisata boleh dibuka," terang Politisi Demokrat itu. 

"Kalau ingat lagi di Agustus 2020 sampai 114 persen kasus harian, karena sebulan sebelumnya saat trend secara eksponensial naik, tiba-tiba Pak Jokowi mengeluarkan new normal, naik lagi. Sampai kemudian hari ini trendnya mulai menurun," sambungnya. 

Dia menilai, tidak ada keseriusan pemerintah dalam mengeluarkan larangan ini. Menurutnya, yang dilakukan pemerintah seperti hanya menggugurkan kewajiban. 

"Seolah-olah pemerintah ingin dilihat serius menangani Covid ini tetapi kenyataannya terus bertambah, kematian juga meningkat," ungkapnya.

Dia melihat, setiap regulasi yang dikeluarkan pemerintah pasti ada 'mis' pada implementasi dan efektifitasnya. Misalnya, ada larangan mudik, namun tempat wisata boleh dibuka. 

"Apa gunanya imbauan larangan mudik itu tapi tidak ada pembatasan penumpang, prokes juga biasa-biasa saja, kemudian tidak ada pembatasan di lapangan. Karena tidak ada yang menjamin, apalagi masih banyak ya peluang-peluang untuk kemudian bisa meninggalkan daerah dengan berbagai alasan," tuturnya.

Karenanya, dia meminta pemerintah memberikan teladan komitmen yang serius ingin benar-benar memutus mata rantai pandemi Covid-19 ini.

"Pesan saya, pemerintah benar-benar harus menunjukkan teladan dan komitmennya mengakhiri musibah Covid ini. Karena trend sudah sangat jelas setiap hari hari libur begini kita harus ambil tindakan yang tegas, walaupun pahit," pungkasnya. [Tp]


Tinggalkan Komentar