telusur.co.id - Setelah Muktamar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terpilih Muhaimin Iskandar diamanatkan membentuk kepengurusan DPP yang solid demi kejayaan partai di masa mendatang.

Untuk itu, berbagai masukan dan usulan dilontarkan beberapa elemen pendukung agar Muhaimin Iskandar memilih tokoh dan figure yang sesuai dengan kebutuhan partai kedepan.

Barisan Muda Nahdlatul Ulama (BMNU) mengusulkan agar kepengurusan PKB periode 2019-2024 harus mencerminkan kepengurusan yang mempertimbangkan heterogenitas dan homogenitas.

"Kepengurusan DPP PKB kedepan harus mencerminkan heterogenitas bangsa Indonesia, kemudian struktur kepengurusan untuk tingkat wilayah yang heterogen juga harus menggambarkan kemajemukan, bahkan di wilayah-wilayah yang homogen pun sangat mungkin 5-10 persen kepengurusan tetap mempertimbangkan keindonesiaan, bahkan DPP juga bisa menginstruksikan hal itu ke wilayah-wilayah yang sangat heterogen seperti Jakarta, Bali, dan sebagainya,” ungkap Koordinator Nasional Barisan Muda Nahdlatul Ulama (BMNU) HM Maksum Zuber di sela-sela penutupan Muktamar V PKB di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.

Kongretnya, ujar Maksum, kepengurusan DPP PKB harus mewakili wilayah yang selama ini lemah seperti Bali, Jakarta, dan wilayah lainnya. “Usul saya, di DPP juga perlu ada orang Bali, pokoknya ada yang dari barat dan ada yang dari timur," katanya.

Ketika di dalam kepengurusan DPP ada unsur figure yang mewakili wilayah yang lemah setidaknya masyarakat akan melihat dan mengetahui jika PKB memang partai yang mengedepankan NKRI.

Bahkan, bila PKB menggunakan pertimbangan heterogenitas-homogenitas sesuai dengan karakteristik keindonesiaan itu, ia meyakini masa depan PKB akan semakin baik, apalagi jika ditambah dengan program-program kepartaian yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.

“PKB akan menjadi partai besar di masa depan, seperti program pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan program politik kebangsaan untuk milenial (kampus/pendidikan) guna menangkal radikalisme,” tandasnya. [Ham]