telusur.co.id - Aksi blusukan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini (Risma) di sejumlah wilayah DKI Jakarta, terus menjadi perbincangan publik. Ada yang memuji, dan banyak pula yang mengkritiknya.
Salah satu tokoh yang mengkritinya itu datang dari Anggota DPR RI Abraham Lunggana alias Haji Lulung. Haji Lulung menilai, aksi Risma tidak memiliki urgensi di tengah kondisi pemerintah berjibaku menanggulangi penyebaran Covid-19.
"Kalau sekedar nyari tunawisma jangan Bu Risma, Satpol PP lebih jago. Data orang miskin kan semuanya tercatat di Dinas Sosial Pemda, mereka jangan dicari, tapi diberesin dengan sebuah kebijakan yang berpihak pada perbaikan kehidupan sosial mereka,” ujar Haji Lulung kepada wartawan, Jumat (8/1/21).
Haji Lulung menyarankan Risma memprioritaskan pekerjaan di Kementerian Sosial (Kemensos). Saat ini tugas utama Risma adalah mencegah potensi lahirnya tunawisma-tunawisma baru di seluruh wilayah Indonesia imbas hantaman pandemi, yang mengakibatkan ekonomi RI hampir kolaps. Meskipun, mengurus tunawisma di DKI juga bagian dari wilayah kerja Kementerian Sosial.
Namun, Ketum Bamus Betawi ini meminta Risma tidak mengusik kerja Gubernur Anies Baswedan di Pemprov DKI Jakarta.
"Bu Risma nanti malah tidak konsen pada fungsi tugas utamanya sebagai Mensos. Jadi, jangan sampai terkesan sengaja bikin desain pencitraan seperti yang dicurigai publik. Masyarakat sudah malas ngelihat yang begitu itu," tegasnya.
"Artinya, blusukan Risma kan menyinggung pekerjaan orang lain tu, sudah lah serahkan saja itu ke Satpol PP dan Dinsos DKI," sambung mantan Wakil Ketua DPRD DKI itu.
Sebagai Mensos, Haji Lulung menyarankan Risma membuat strategi atau kebijakan baru untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya satu atau dua orang tunawisma saja.
Hal itu harus diawali dengan mengevaluasi kinerja jajaran internal pejabat Kemensos yang kemarin tersangkut korupsi Bansos di KPK.
"Bu Risma kan ada Sekjen, Dirjen dan staf di Kemensos, tolong utamakan program-program yang menunjang kerja Kemensos, khususnya dalam menghadapi pandemi Covid-19,” ungkap Haji Lulung.
Salah satu yang terpenting adalah pembaruan data warga penerima Bansos Bantuan Langsung Tunai (BLT), sehingga penyalurannya tepat sasaran dan tanpa ada pemotongan.
Dijelaskan Haji Lulung, BLT pengganti Bansos Sembako itu merupakan pelaksanaan program perlindungan sosial yang amat sangat ditunggu warga di masa Pandemi. “Warga menunggu kiriman Bansos BLT dari Mensos sampai ke tangan mereka,” imbuhnya.
Dia mengingatkan, bila penyaluran Bansos BLT tidak berjalan baik, aksi blusukan Risma akan semakin membuat publik berspekulasi dan menganggapnya sebagai manuver politik untuk menyerang pihak tertentu.
Oleh karena itu, ketimbang sibuk blusukan, Risma sebaiknya memprioritaskan Bansos BLT. Karena ini menyangkut hajat rakyat banyak. Dia berahrap, pandemi ini jangan justru melahirkan gelombang tunawisma-tunawisma baru karena mereka tidak mendapatkan Bansos pemerintah.
"Apa sih yang diinginkan dari blusukan seperti itu? apa juga dampaknya terhadap persoalan Bansos?” ingatnya
“Apapun langkah Bu Risma, sebenarnya sah-sah saja. Tapi, tugas sebagai Mensos tidak boleh dinomorduakan, karena Bu Risma sekarang bukan lagi Walikota,” tukasnya.[Fhr]
