telusur.co.id - Anggota Komisi IV DPR RI Dadang Naser menyoroti dampak alih fungsi lahan dalam program perhutanan sosial yang dinilai memicu konflik antara manusia dan satwa liar, sekaligus menghambat pengembangan peternakan sapi di sejumlah daerah.

Dalam Rapat Kerja di Ruang Komisi IV DPR RI, Rabu (15/4/2026), Dadang mengungkapkan perubahan status kawasan hutan menjadi area pertanian dan perhutanan sosial telah menimbulkan berbagai persoalan di lapangan.

Salah satu dampak yang mencuat adalah meningkatnya gangguan satwa liar, termasuk kemunculan harimau di area permukiman hingga pasar warga.

Menurutnya, kondisi ini terjadi akibat terganggunya habitat alami satwa karena perambahan dan perubahan fungsi lahan.

“Ketika kawasan hutan dirambah untuk tanaman seperti kopi dan rotan, ekosistem terganggu dan satwa kehilangan ruang hidupnya,” ujarnya.

Ia menilai kemunculan harimau di ruang publik menjadi sinyal terganggunya keseimbangan lingkungan. Untuk itu, Dadang mendorong agar kebijakan perhutanan sosial diarahkan pada konsep agroforestry yang tetap menjaga keberlanjutan ekosistem.

Di sisi lain, Dadang juga menyoroti kendala yang dihadapi peternak sapi, khususnya terkait keterbatasan lahan hijauan pakan. Ia menyebut banyak peternak telah menyiapkan kandang, namun distribusi sapi tertunda karena belum tersedianya lahan pakan yang memadai dalam skema perhutanan sosial.

“Ada permintaan lahan hingga seribu hektare, tapi belum bisa dipenuhi. Padahal sapi sudah siap didatangkan,” jelasnya.

Ia membandingkan kondisi tersebut dengan praktik di China, di mana investor Indonesia dinilai lebih mudah memperoleh akses lahan hijauan untuk peternakan skala besar. Hal ini, menurutnya, menjadi tantangan bagi Indonesia dalam meningkatkan daya saing sektor peternakan.

Lebih lanjut, Dadang menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara sektor pertanian dan peternakan, terutama untuk mendukung kebutuhan pangan nasional seperti produksi susu.

Ia pun mendorong pemerintah, khususnya kementerian terkait, untuk segera mempercepat penyelesaian persoalan lahan dalam program perhutanan sosial.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus mendukung pengembangan sektor peternakan dan pertanian secara berkelanjutan.