telusur.co.id - Sejumlah massa yang tergabung dalam Front Kaltim Menggugat menggelar aksi di depan Gedung KPK, Jakarta pada Jumat (2/8/24). Mereka meminta KPK memeriksa dan menyelidiki bani atau keluarga Mas'ud yang diduga terlibat korupsi menggurita di Kalimantan Timur (Kaltim). 

"Front Kaltim Menggugat mendorong aparat penegak hukum khususnya KPK tidak ragu menindak dan segera menuntaskan semua kasus hukum di Kaltim yang menyeret Bani Mas'ud yang diduga terlibat kasus korupsi demi keadilan dan pembangunan provinsi Kalimantan Timur yang lebih baik," ujar Koordinator Front Kaltim Menggugat Fad Al Zihad saat berorasi. 

Front Kaltim Menggugat menyoroti kuatnya dinasti politik dan suburnya kasus korupsi yang menjerat beberapa pejabat di Kaltim. Kondisi pengelolaan pemerintahan yang dikuasai oleh sekelompok keluarga, akan menghambat kemajuan Kaltim, meski saat ini menjadi penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN). 

"Bukan tanpa sebab, berdasarkan penulusuran Front Kaltim Menggugat menemukan ada satu klan keluarga yang memiliki jaringan politik sangat kuat di Kalimantan Timur namun memiliki dugaan rekam jejak kasus hukum," ungkap Fad.

Fad mencontohkan klan Mas'ud yaitu Rudi Mas'ud, anggota DPR RI dan bakal di calonkan menjadi Gubernur Kaltim. Sementara sang kakak, Hasanudin Mas'ud menjabat sebagai Ketua DPRD Kalimantan Timur. 

Saat bersamaan, kata Fad, dua saudaranya menjabat sebagai Walikota Balikpapan yakni Rahmad Mas'ud. Sedangkan Abdul Ghofur Mas'ud merupakan Bupati Penajam Paser Utara yang telah terjaring OTT KPK dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) atas beberapa kasus korupsi yang didakwakan kepadanya dan hingga saat ini masih terus diadili untuk kasus lain.

Lebih lanjut, Fad menjelaskan, Bani Mas'ud diperkuat oleh Hasanudin Mas'ud (HM) yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltim. Dia diduga mengkudeta H. Makmur HAPK yang merupakan Ketua DPRD Laltim terdahulu yang saat ini telah menjadi kader Gerindra .

"Sementara itu, RM (Rahmad Mas'ud) yang saat ini menjadi orang nomor satu di Balikpapan, juga tidak luput dikaitkan dengan kasus hukum. Saat ini pihaknya diduga sedang masuk dalam daftar pengembangan KPK terkait kasus kepala Satker BPJPN Kaltim yang hingga saat ini masih dilakukan pendalaman oleh KPK dan berbekal keterangan para saksi dan petunjuk awal yang mengarah pada keterlibatan RM," ungkap Fad.[Fhr]