telusur.co.id - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Demokrat Syarief Hasan menegaskan bahwa dirinya tidak setuju apabila dana haji digunakan untuk keperluan di luar peruntukan haji. Termasuk wacana pengalihan untuk keperluan intervensi pasar yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia pada masa pandemi COVID-19.

"Bank Indonesia seharusnya melakukan intervensi pasar dan memperkuat rupiah menggunakan dana cadangan devisa yang dimiliki Bank Indonesia," kata Syarief Hasan dalam keterangannya, Rabu (3/6/20).

Hal itu dikatakan Syarief terkait wacana pengalihan dana haji untuk keperluan intervensi pasar kembali bergulir setelah Kementerian Agama RI secara resmi mengumumkan tidak memberangkatkan calon jamaah haji pada tahun 2020. Belum adanya kejelasan pelaksanaan ibadah haji dari Pemerintah Arab Saudi membuat Pemerintah Indonesia mengambil keputusan tersebut.

Syarief menilai kekecewaan dari para calon jamaah haji memang berdasar karena mereka telah mengantre dan menabung sejak lama untuk mendapatkan kesempatan berangkat ke Tanah Suci.

Bahkan, menurut dia, ada yang telah berpuluh tahun menunggu kesempatan namun tidak dapat berangkat berhaji dan meskipun kecewa, masyarakat tentu paham dengan kondisi genting saat ini.

"Pemerintah tidak boleh menambah kekecewaan masyarakat dengan menggunakan dana haji untuk keperluan lain. Termasuk wacana pemakaian dana haji sebesar Rp8,7 triliun oleh Bank Indonesia," ujarnya.

Menurut Syarief, intervensi pasar dapat menggunakan cadangan devisa Bank Indonesia yang mencapai 127,9 miliar dolar AS. Seharusnya dana tersebut cukup untuk memulihkan ekonomi akibat pandemi COVID-19

"Masyarakat dan DPR RI telah memberikan peluang untuk membuat berbagai kebijakan melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Pemerintah harus mengoptimalkan peluang tersebut untuk penyelesaian pandemi COVID-19 dan dampak ekonomi yang mengikutinya," katanya.[Fhr]