telusur.co.id - Partai Demokrat meminta Presiden Joko Widodo untuk berhenti memberikan endorse kepada sosok tertentu bakal calon presiden menjelang Pilpres 2024. Karena, hal itu sangat tidak etis dan berpotensi mencederai demokrasi.

"Kami meminta Pak Jokowi untuk berhenti mengendorse capres dan cawapres, selain tidak etis, itu juga berpotensi besar mencederai demokrasi," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani, ditulis Senin (5/12/22). Teranyar, Jokowi diketahui memberikan kode soal rambut putih pimpinan merakyat.

Kamhar berharap, proses politik jelang Pilpres 2024 dapat berjalan secara alamiah. Hal ini agar Presiden Jokowi dapat memiliki legacy demokrasi yang baik.

“Yang selama ini tercatat mengalami kemunduran,” imbuhnya.

Kamhar memandang, tidak ada yang salah jika Presiden Jokowi juga belajar dari Presiden sebelumnya yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Diakhir masa jabatanya, SBY bersikap layaknya negarawan.

“Tak ada salahnya Pak Jokowi belajar dari Pak SBY jadi negarawan yang dipenghujung masa jabatannya memastikan demokrasi terjaga dan pemilu berlangsung demokratis,” sarannya.

Kamhar mengungkapkan bahwa akhir masa jabatanya, SBY tidak melakukan pengkondisian pembentukan koalisi hingga pasangan capres-cawapres.

“Tak ada pengkondisian pembentukan koalisi, pasangan capres dan cawapres maupun hasil pemilu agar Jokowi bisa husnul khotimah dan tak mengidap post power sindrom setelah tak lagi berkuasa nanti,” pungkasnya.[Fhr]