telusur.co.id - Sorong-Pansus Papua yang akan dibentuk DPD RI dalam rangka ikut menyelesaikan konflik-konflik di tanah Papua dan lainnya mulai terlihat kinerjanya dengan mendatangi dan bertatap muka dengan Pemerintahan Kota Sorong, Provinsi Papua.

Pertemuan dan dialog Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bersama Walikota Sorong, Lambert Jitmau, jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kota Sorong serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Sorong.

Delegasi DPD RI dipimpin oleh Wakil Ketua I DPD RI, Nono Sampono, Wakil Ketua Komite I DPD RI, Jafar Alkatiri (Sulawesi Utara) dan beberapa anggota diantaranya Husein Alting Sjah (Maluku Utara), Namto Hui Roba (Maluku Utara), Filep Wamafma (Papua Barat) dan Mamberob Yosephus Rumakiek (Papua Barat).

Dalam dialog yang digelar selama 2 jam tersebut, banyak membahas permasalahan yang terjadi di Papua Barat akhir – akhir ini termasuk terjadinya letupan – letupan yang terjadi di beberapa Kabupaten dan Kota di Papua Barat yang diakibatkan oleh informasi salah yang diterima masyarakat Papua Barat.

Nono Sampono menyampaikan, kehadirannya di Kota Sorong adalah bertujuan untuk lebih banyak mendengar masukan dan informasi dari jajaran pemerintahan Kota Sorong. “Kami harus membantu Pemda dan Pemprov di Papua Barat untuk mencari solusi terbaik atas berbagai permasalahan di Papua Barat ini,” tegas anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Maluku ini.

Nono menambahkan, Pimpinan DPD RI akan menyetujui pembentukan Pansus Papua, hanya saja dirinya meminta Komite I DPD RI sebagai leading sectornya untuk mematangkan rencana pembentukan Pansus Papua tersebut.

Ketua Komite I DPD RI, Jafar Alkatiri mengatakan, tekad Komite I DPD RI untuk membentuk Pansus Papua sudah bulat dan telah disepakati bersama melalui rapat pleno Komite I. “Sejauh ini kami mulai merumuskan apa saja yang akan menjadi fokus dari Pansus Papua, seperti misalnya pemekaran daerah sebagai salah satu solusi di Papua, soal kelanjutan dana otonomi khusus. Pansus akan bekerja untuk mengembalikan tercapainya kesejahteraan dan keadilan di Papua Barat”, tegas Jafar. [ham]