DPR Anggap Wajar Ada Kekhawatiran Revisi UU ASN Hanya Sekedar 'PHP' untuk Honorer K2

Wakil Ketua Baleg DPR RI, Achmad Baidowi saat berbicara dalam diskusi bertajuk "Revisi UU ASN Jangan jadi 'PHP' Honorer K2" di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/19).

telusur.co.id - Wakil Ketua Baleg DPR RI, Achmad Baidowi menilai wajar jika ada kekhawatiran Revisi UU ASN hanya jadi janji-janji palsu alias "PHP" terhadap Honorer K2.

"Itu sesuatu yang wajar, saya kira sesuatu yang wajar, saya kira revisi undang-undang ASN priode lalu tidak tuntas," kata Baidowi dalam diskusi di Kompleks Parlwmen Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/19).

"Kalau dari kami, dari DPR, gak usah dikhawatirkan. Karena semua fraksi sepakat waktu itu, revisi UU ASN menjadi usul inisiatif DPR, salah satu pasal krusial yang direvisi yakni kaitannya dengan batasan usia 35 tahun," tambahnya.

Anggota Komisi II DPR itu mengungkapkan, pihaknya sudah menjelaskan dan mendengar argumentasi dari pemerintah, kenapa 35 tahun dan semacamnya.

"Kita DPR punya hak untuk merevisi UU itu, tidak ada perdebatan di antara fraksi-fraksi yang ada di DPR untuk merevisi UU ASN," terangnya.

Tetapi dalam perjalanannya, kata dia, pemerintah memang setuju mau melanjutkan untuk membahas revisi UU ASN, yakni dengan menerbitkan surat presiden (surpres) dengan mengutus para menterinya untuk ikut bersama-sama atau sendiri-sendiri, bersama DPR membahas Revisi UU ASN.

"Tapi itu tadi, daftar inventarisasi masalah atau DIM dari pemerintah tidak kunjung dikirim sampai priode kemarin selesai," tuturnya.

Sebagaimana ketentuan undang-undang peraturan pembentukan perundang-undangan, bahwa penyusunan program legislasi itu harus persetujuan antara DPR bersama pemerintah.

"Harapan kita semua, mudah-mudahan pemerintah memiliki keterbukaan. Terbuka untuk masalah undang-undang ASN ini, mau merevisi bersama-sama, tidak seperti priode yang lalu," pungkasnya. [Tp]

Tinggalkan Komentar