telusur.co.id - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menganggap, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas sebagai menteri yang tidak bertanggung jawab. Sebab, tidak menghadiri dalam rapat evaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji 2024.

"Menterinya tidak bertanggung jawab. (Haji) itu pekerjaan yang terus-menerus bertaut dari satu periode ke periode lainnya, dari satu menteri ke menteri lain," kata Marwan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (27/9/24).

Politikus PKB ini juga menyoroti Yaqut tidak meninggalkan warisan apa pun terkait penyelenggaraan haji untuk menteri yang akan datang.

Karena itu, Ia berharap Yaqut tidak terpilih lagi sebagai menteri lantaran dianggap tidak layak.

"Jejak dia tidak ada untuk ditinggalkan bagi menteri yang akan datang. Itu saya kira tidak layak lagi dipertimbangkan sebagai tokoh untuk masa-masa yang akan datang," ujarnya.

Marwan menegaskan pihaknya tidak bisa memberikan sanksi kepada Yaqut. Menurutnya, satu-satunya pihak yang memiliki wewenang untuk memberikan hukuman adalah Presiden Joko Widodo.

"Kita tidak bisa memberikan sanksi. Sanksi apa yang mau kita berikan? Yang bisa memberikan sanksi itu presiden," jelas Marwan.

Marwan juga memastikan bahwa rapat kerja dengan Menteri Agama terkait evaluasi penyelenggaraan haji 2024 tidak dapat dilanjutkan.

Ia menjelaskan bahwa tidak ada cukup waktu untuk meminta laporan pertanggungjawaban dari Yaqut terkait pelaksanaan ibadah haji, mengingat sidang DPR akan ditutup pada tanggal 30 September 2024.

"Tanggal 30 itu sudah pidato penutupan persidangan untuk periode ini, tidak ada lagi sidang-sidang," pungkasnya.[Fhr]