telusur.co.id - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mundurnya Edhy Prabowo dari jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan setelah ditetapkan tersangka dalam dugaan kasus suap ekspor benih lobster, bisa jadi pintu masuk untuk melakukan perombakan (reshuffle) kabinet di Pemerintahan Jokowi.

"Terkait posisi Pak EP kan untuk sementara Presiden sudah menunjuk Pak LBP untuk menjadi Plt Menteri KKP. Namun, kalau kemudian Presiden nanti mendefinitifkan Menteri KKP, itu bisa jadi hanya mengisi posisi Menteri KKP saja atau bahkan itu menjadi pintu masuk reshuffle yang memang tidak pernah ditutup kemungkinannya oleh Presiden," kata Arsul kepada wartawan, Kamis (26/11/20).

Meski tak mau menyebut nama yang cocok menggantikan Edhy Prabowo, Arsul menyebutkan sejumlah kriteria sosok pengganti Edhy.

"Tentu yang paling penting adalah soal integritas dan punya kemauan sebagai fast learner untuk memahami tupoksi KKP, sehingga bisa langsung mengeksekusi program-programnya," terang Arsul.

Arsul mengatakan, PPP memilih pengganti Edhy adalah hak Presiden. Karenanya, kata dia, PPP hanya menunggu pilihan Presiden Jokowi.

"Soal yang mana pilihan Presiden, ya bagi PPP itu kita tunggu saja karena itu semuanya ada dalam wilayah prerogatif Presiden," imbuhnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan suap ekspor benih lobster. Edhy pun memilih mundur dari jabatannya sebagai menteri dan dari Partai Gerindra. [Tp]