telusur.co.id - Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, mengusulkan pembentukan badan khusus yang menangani pengelolaan Energi Baru Terbarukan (EBT) agar pengembangannya lebih fokus, terarah, dan terintegrasi. Menurutnya, EBT tidak hanya bersumber dari kelapa sawit, tetapi juga dari berbagai bahan baku lain seperti singkong, energi nuklir, dan sumber terbarukan lainnya.
Firman menilai, pembentukan Badan Pengelola EBT yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia akan memperkuat koordinasi lintas sektor serta mempercepat realisasi kebijakan energi nasional. “Dengan badan khusus, pengelolaan EBT akan lebih tepat sasaran dan tidak terfragmentasi,” ujarnya.
Ia juga menyambut baik gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembangkan EBT dengan memanfaatkan kelapa sawit di Papua sebagai salah satu bahan baku utama. Namun demikian, Firman mengingatkan agar pengembangan tersebut tetap memperhatikan aspek lingkungan dan prinsip kelestarian hutan secara berkelanjutan.
Menurutnya, kawasan hutan lindung harus tetap terjaga dan tidak boleh dikorbankan. Oleh karena itu, setiap rencana pengembangan sawit harus melalui kajian yang cermat, termasuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), serta perencanaan matang berbasis studi ilmiah yang melibatkan para pihak berkompeten.
Firman juga menegaskan bahwa pembangunan perkebunan sawit dan pengembangan EBT di Papua harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat. “Pembangunan harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua, bukan justru menimbulkan masalah sosial dan lingkungan,” tegasnya.
Dengan pendekatan yang terencana, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat, Firman berharap pengembangan EBT dapat menjadi pilar penting ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. [ham]



