telusur.co.id - Presiden Joko Widodo beserta para jajaran menteri kabinet diminta untuk fokus menangani gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri tekstil. Karena, hal ini jauh lebih penting ketimbang sibuk mengurusi atau ikut membahas yang berkaitan dengan capres dan cawapres. 

"Presiden (Jokowi) dan para menteri kabinet dari pada sibuk urusan copras-capres harusnya fokus menghadapi gelombang PHK," kata anggota Komisi VII DPR Sartono Hutomo, Senin (7/11/22).

Bukan tanpa sebab, Sartono menilai, beberapa waktu terakhir Jokowi beserta sejumlah menteri di jajaran kabinetnya terlihat sibuk memanaskan mesin jelang Pilpres 2024.

Padahal, gelombang krisis ekonomi global yang akan melanda dunia pada tahun 2023 sudah di depan mata. Krisis ekonomi global ini akan berimbas kepada perekonomian di dalam negeri.

"Krisis ekonomi global yang akan melanda dunia di tahun 2023 dan akan berimbas kepada ekonomi dalam negeri," kata politikus Demokrat itu.

Sartono tak menampik badai PHK di sektor industri tekstil menjadi gejala awal dari krisis perekonomian global. 

Ia mengaku telah mengingatkan pemerintah tentang kondisi beberapa sektor industri yang terkena dampak pandemi.

"Sedari awal kita sudah ingatkan pemerintah tentang kondisi beberapa Industri yang akan terkena dampak Pandemi serta perubahan budaya market kita,” bebernya.

Atas dasar itu, Sartono berharap, Jokowi beserta para menteri terkait di kabinet dapat duduk bersama para pelaku industri membicarakan hal terbaik agar gelombang PHK tak meluas.

"Kita berharap presiden bersama menteri-menteri terkait bisa duduk bersama pra pelaku industri untuk membicarakan hal-hal terbaik agar tidak terjadi gelombang PHK," imbuhnya.

Menurutnya, ada banyak cara dan alternatif yang bisa ditempuh pemerintah guna mencegah badai PHK meluas. 

Salah satunya dengan memfokuskan anggaran di tahun 2023 kepada pemulihan sektor industri.

"Ada banyak alternatif yang bisa di tempuh Pemerintah termasuk memfokuskan anggaran 2023 kepada pemulihan sektor industri dan lain-lain. Hal itu perlu cepat dilakukan agar tidak menimbulkan gelombang kemiskinan baru," pungkas Sartono.[Fhr]