telusur.co.id - Anggota Fraksi PAN DPRD Kota Bekasi, Safril menyatakan dukungannya terkait audit anggaran Kartu Sehat Bekasi Berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK).

"Bicara tepat sih tepat dari sisi manusiawinya dan sosial, tapi penggunaan anggarannya tetap harus diaudit. Jadi, saya mendukung dilakukan audit anggaran Kartu Sehat Bekasi Berbasis NIK. Duitnya kemana saja, arahnya ke rumah sakit mana saja, penggunaannya seperti apa tetap perlu dipertanyakan," kata anggota dewan dua periode ini, kemarin.

Safril menambahkan, memang BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) berhak melakukan audit. Namun selain mengawasi, dewan berhak meminta BPK untuk melakukan audit anggaran KS-NIK.

"Kan teman-teman Dewan lainnya juga meminta untuk dilakukannya audit anggaran Kartu Sehat Bekasi. Memang kita setuju, saya juga termasuk anggota dewan yang dulu, cuma anggaran yang sudah kita berikan pada 2017-2018 tepat sasaran atau tidak penggunaannya? Nah saya sebagai anggota dewan mengusulkan untuk diaudit," tegasnya.

Sementara itu, sumber di Pemerintah Kota Bekasi yang minta namanya tidak ditulis mengatakan, orang yang mengenakan mobil fortuner, camry, juga dapat KS. Intinya yang menengah ke atas. Jadi tidak tepat sasaran.

"Apalagi pas Pilkada, bebas banget yang berobat pakai KS, sampai bengkak anggarannya. Namun yang jadi pertanyaan, antara biaya yang dikeluarkan dengan biaya pengobatan sesuai atau sebanding nggak?” katanya dengan nada bertanya.

“Soalnya tidak ada kwitansi, berbeda dengan BPJS. Dampaknya, tunjangan tambahan penghasil pegawai (ASN di Pemkot Bekasi) terlambat mulu sampai gaji TKK (Tenaga Kerja Kontrak) pun sering terlambat," lanjut dia. [asp]

Laporan : Dudun Hamidullah