Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Pertanyakan Sikap Kepala Daerah Bali dan Jateng Tolak timnas Israel  - Telusur

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Pertanyakan Sikap Kepala Daerah Bali dan Jateng Tolak timnas Israel 

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo. (Ist).

telusur.co.id - Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo mempertanyakan sikap Gubernur Bali dan Jawa Tengah yang dengan tegas menolak kedatangan timnas Israel ke Indonesia yang akan berlaga pada Piala Dunia 2023 mendatang. 

“Saya pribadi mempertanyakan sikap sejumlah kepala daerah yang menyatakan penolakan di tengah rangkaian Piala Dunia U-20 yang sudah berjalan,” kata Ara, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis, Selasa (28/3/23).

Lantas, Ara pun mengapresiasi sikap Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang dinilai mempunyai sikap netral dengan menyerahkan sepenuhnya ke PSSI.

“Kita perlu apresiasi sikap Pj Gubernur DKI. Pak Heru yang menyerahkan urusan ini pada PSSI, beliau lebih bisa menempatkan permasalahan pada porsinya,” lanjut Ara.

“Sebagai Ibu Kota negara, kami mendorong Pemprov DKI Jakarta mengambil peran menawarkan diri sebagai venue alternatif minimal untuk acara drawing yang tertunda. Kalau untuk pertandingannya mungkin harus dicek lagi kesiapannya,” sambungnya.

Ia menegaskan, bahwa kesiapan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 adalah sebuah konsekuensi yang harus dijalankan.

“Kita sudah sejak beberapa tahun lalu ikut bidding menjadi tuan rumah, harus konsekuen jika akhirnya terpilih. Termasuk kita seharusnya sudah tahu bahwa kemungkinan timnas Israel akan berlaga di sini,” terang Ara.

Wakil Ketua Komisi E ini juga menyampaikan bahwa atlet Israel sudah beberapa kali berlaga di Indonesia.

“Faktanya atlet Israel sudah pernah beberapa kali berlaga di Indonesia. Contohnya di kejuaraan BWF, kejuaraan dunia panjat tebing dan sebagainya. Ini memperlihatkan bahwa ajang-ajang olahraga ini tidak ada kaitan dengan sikap politik kita,” ujar Ara.

Ia meminta para kepala daerah menahan diri untuk tidak mempolitisasi perkara ini.

“Saya pikir pertama-tama karena urusan diplomasi bukan wewenang Pemerintah Daerah. Risikonya besar jika kita batal jadi tuan rumah, akan mempertaruhkan nama baik bangsa juga,” tandasnnya. [Fhr]


Tinggalkan Komentar