telusur.co.id - Keputusan Presiden AS Donald Trump yang menggunakan resort golf miliknya di Florida untuk gelaran KTT ekonomi Kelompok Tujuh negara-negara maju tahun mendapat kecaman dari Partai Demokrat. Karena kebijakan Trump dinilai menyalahgunakan kantornya untuk keuntungan pribadi.
Ketua DPR Amerika, Nancy Pelosi dan anggota parlemen Demokrat lainnya juga mengecam pilihan itu. "Konstitusi jelas: presiden tidak dapat menerima hadiah atau pembayaran dari pemerintah asing. Tidak ada yang di atas hukum," tulis Nancy di Twitter dilansir reuters.
Dalam sebuah pernyataan, Ketua Komite Kehakiman DPR Jerrold Nadler menyebut pengumuman itu "di antara contoh paling berani tentang korupsi Presiden." Nadler mengatakan komite akan terus menyelidiki tentang masalah ini.
Mulvaney mengatakan kepada wartawan bahwa Trump tidak akan mendapat untung dari penggunaan properti karena biaya apa pun akan "sesuai biaya". Dia juga mengatakan menggunakan Doral "bernilai jutaan dolar lebih murah" daripada fasilitas lain dan akan menghasilkan "penghematan sekitar 50%."
"Hadapi itu, dia akan dikritik terlepas dari apa yang dia pilih untuk dilakukan. Tapi, tidak, tidak ada masalah di sini tentang dia yang mendapatkan keuntungan dari ini dengan cara, atau bentuk apa pun," kata Mulvaney.
Penjabat kepala staf Gedung Putih Mick Mulvaney pada Kamis mengatakan dalam konferensi pers bahwa KTT G7 akan berlangsung di resor golf Trump National Doral dekat Miami sejak 10 hingga 12 Juni, setelah pemerintah memilihnya dari sekitar selusin situs yang potensial.
Ditanya tentang penggunaan properti bisnis pribadi presiden untuk menjadi tuan rumah acara-acara resmi pemerintah berbeda dari tuduhan Trump terhadap Bidens, Mulvaney mengatakan kepada wartawan bahwa tidak akan mendapat untung dan mengatakan keluarga telah menghasilkan uang sebelum Trump menjadi presiden pada Januari 2017.
Trump telah berulang kali menyerang Joe Biden, seorang calon presiden dari Partai Demokrat dan mantan wakil presiden, atas hubungan bisnis putranya di Ukraina dan China, yang berulang kali Trump, dan tanpa bukti, disebut korup.
Klausul konstitusi AS melarang pejabat pemerintah menerima gaji, biaya atau keuntungan dari pemerintah asing dan domestik tanpa persetujuan kongres.
Trump mengatakan dia tidak terlibat dengan operasi sehari-hari perusahaan pribadinya dan putra-putranya menjalankan bisnis. [Ham]
