telusur.co.id - Wakil Ketua Umum DPP Madas (Madura Asli), Muhammad Ridwansyah menjelaskan, penundaan eksekusi penyegelan lahan oleh Pengadilan Negeri Surabaya di Jl. Raya Darmo No. 153, akan tetap melakukan upaya perlawanan hukum sesuai kajian tim Lembaga Bantuan Advokasi Madas. Senin, (12/1/2026) pagi.

Madas dengan tegas terus mendukung dan mengawal program pemerintah yang konsisten memerangi mafia tanah dan aksi premanisme. Ridwansyah memohon maaf kepada masyarakat atas terganggunya kelancaran berkendara di sekitar kota Surabaya. 

Seusai Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya datang membacakan penundaan, Madas mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, khususnya Polri-TNI atas membantu penertiban dan kelancaran acara. Kemudian, Madas langsung mengadakan tahlilan atas penundaan eksekusi sengketa ahli waris di teras rumah tersebut. (ari)