telusur.co.id - Ratusan massa Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) mendatangi kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat, Kamis (22/8/19). Mereka menuntut DPP Partai Golkar segera menggelar rapat pleno. Aparat kepolisian terlihat menjaga ketat kantor DPP Partai Golkar.
Massa yang datang mulai pukul 13.30 WIB ini hingga malam hari masih bertahan di depan pintu masuk kantor DPP Partai Golkar. Wakil Ketua AMPG Novel Hilabi sempat bernegosiasi agar pengurus AMPG dan sejumlah pengurus pleno DPP diizinkan masuk ke dalam kantor DPP. Namun, berdasarkan informasi, atas perintah Sekjen Partai Golkar, mereka tidak diperkenankan masuk.
"DPP Partai Golkar ini rumah kita. Kenapa AMPG yang jelas merupakan organisasi dibawah Partai Golkar tidak boleh masuk ke DPP Partai Golkar yang katanya rumah kita semua. Ada apa ini? Kita mau masuk rumah sendiri malah dilarang?," ujar Novel.
Novel juga mempertanyakan keberadaan massa berseragam AMPG yang berjaga di dalam kantor DPP. Pasalnya, massa yang berjaga di dalam kantor DPP bukan merupakan anggota AMPG.
"Bagaimana bisa pengurus DPP memperbolehkan para preman berseragam AMPG masuk berjaga di dalam DPP, sementara kita yang benar-benar pengurus AMPG tidak diperbolehkan masuk ke dalam? Pengerahan preman-preman untuk menjaga DPP jelas telah mencoreng citra Partai Golkar," tegas Novel.
Novel menegaskan kedatangan massa AMPG dan sejumlah pengurus pleno bermaksud menanyakan kapan rencana rapat pleno DPP akan digelar. Tidak ada niat sedikitpun untuk membuat kekacauan di DPP.
"Sudah beberapa kali kita berkirim surat menanyakan kapan pleno akan digelar. Namun, tidak ada satupun jawaban diberikan. Sesuai AD/ART seharusnya DPP minimal menggelar rapat pleno sekali dalam dua bulan. Ini sudah delapan bulan tidak ada satupun rapat pleno yang digelar. Jelas-jelas Ketum telah melanggar AD/ART," terang Novel.
Novel pum meminta agar Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto tidak membuat kegaduhan di Partai berlambang pohon beringin itu. Terlebih, Presiden Jokowi telah meminta agar tidak ada kegaduhan di partai pendukung pemerintah karena akan mengganggu stabilitas pemerintahan.
"Sikap Ketum yang tidak mengizinkan sejumlah pengurus pleno DPP masuk ke dalam DPP, tidak mau segera melaksanakan rapat pleno sesuai AD/ART, serta merekrut para preman yang diberi seragam AMPG jelas telah membuat kegaduhan di tubuh Partai Golkar. Selain melanggar AD/ART, Ketum juga tidak mengindahkan Presiden Jokowi dengan sengaja membuat kegaduhan di Partai Golkar," kata Novel.
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu wilayah Timur Partai Golkar, Azis Samuel, turut mempertanyakan sikap pengurus DPP yang tidak memperbolehkan dirinya bersama massa AMPG masuk ke kantor DPP. Azis bersama pengurus pleno lainnya mendesak DPP segera menggelar rapat pleno.
"Kita minta Ketum dan Sekjen segera menggelar pleno karena sudah delapan bulan tidak pernah mengadakan rapat pleno. Kita tidak akan membiarkan Ketum terus melanggar aturan AD/ART. Partai harus dikelola secara profesional, bukan seperti mengelola perusahaan milik sendiri," kata Azis.
Azis menegaskan anggota AMPG akan terus bertahan di depan DPP Partai Golkar hingga Ketum menetapkan kapan pleno akan digelar. Pihaknya memberi tenggat waktu paling lambat Sabtu (24/08) depan, DPP harus menggelar rapat pleno.
"Kita akan terus bertahan di depan DPP hingga Ketum menggelar rapat pleno paling lambat Sabtu depan. Kalau hari ini belum ada jawaban, kita akan datangkan pengurus lebih banyak lagi dari daerah besok. Dan, kalau kita tidak diizinkan masuk, kita akan masuk paksa, karena ini rumah kita. Tidak ada hak Ketum melarang kita masuk ke rumah kita sendiri," tegas Azis. [Fhr]
