telusur.co.id - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, menyarankan pemenuhan stok cadangan beras pemerintah (CBP) dari luar negeri atau impor. Bahkan, impor harus segera dilakukan. Alasannya, stok CBP saat ini hanya 651 ribu ton atau separuh dari target sebanyak 1,2 juta ton.
Stok CBP menipis lantaran penyerapan beras di tingkat produsen menurun seiring dengan pasokan yang terbatas dan harga jual yang tinggi.
Terkait itu, anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan menganggap, saran Bulog itu sama saja dengan pengkhianatan atas kedaulatan pangan nasional. Karena, seharusnya pemerintah mengoptimalkan membeli beras dari petani dalam negeri.
"Kalau alasannya produksi lokal lagi turun dan harga beras lokal lagi tinggi, maka tidak masuk akal sebab harga beras di pasar internasional juga sedang naik," tegas Johan kepada wartawan , Jumat (18/11/22).
"Jadi jangan sampai pemerintah mengkhianati kedaulatan pangan karena adanya subordinasi dari kekuatan pasar dunia dengan mengabaikan pemanfaatan produk lokal untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional,” sambungnya.
Ia menilai,ide Bulog untuk segera melakukan impor adalah bukti gagalnya program food estate yang selalu dibanggakan pemerintah, yang menelan anggaran begitu besar namun faktanya tidak bisa menjawab persoalan pangan nasional.
"Ketika ada ancaman krisis pangan, terbukti bahwa food estate adalah proyek gagal maka jangan sampai terjadi kita mengalami krisis beras dan bencana kelaparan akibat kesalahan pemerintah dalam kebijakan tata Kelola pangan nasional,” ucapnya.
Ia mengingatkan pemerintah untuk menghentikan ketergantungan yang tinggi terhadap pangan impor khususnya beras dan pangan pokok lainnya. Sebab ketergantungan impor membuat neraca perdagangan selalu menjadi negative.
"Impor pangan yang berlebih akan membuat stok pangan berlebih dan mengancam stabilitas harga pangan lokal karena tidak berdaya bersaing dengan produk impor,” ucapnya lagi.
Selanjutnya Johan menandaskan kepada Bulog sebagai operator pangan, perlu segera merancang sistem stabilisator pasokan dan harga serta penguatan sarana pergudangan.
“Saya mengingatkan Bulog untuk fokus mewujudkan aksesabilitas pangan dengan menerapkan kebijakan mengendalikan impor pangan dan mengutamakan produksi pangan dalam negeri serta memperhatikan kesejahteraan petani, mari kita junjung kedaulatan pangan dengan produk lokal serta mengutamakan kesejahteraan petani dan bukan selalu memanjakan para importir pangan,” tegas Johan.
Adanya ancaman krisis pangan dimana produksi turun akibat berbagai hal maka pemerintah harus memulai adanya stok dan ketersediaan pangan yang didukung oleh basis data produksi yang akurat serta pemetaan konsumsi berdasarkan wilayah (spasial), melakukan perencanaan cadangan pangan nasional berdasarkan musim, waktu, sebaran penduduk, dan wilayah produksi dengan mempertimbangkan potensi wilayah setiap daerah.
“Hal ini jauh lebih penting dilakukan pemerintah ketimbang selalu berfikir impor, untuk mewujudkan stabilitas pangan melalui sistem ketersediaan, akses pangan dan pemanfaatan pangan yang selalu menjunjung nilai kedaulatan pangan nasional,” pungkasnya.[Fhr]
