telusur.co.id - Pengamat politik yang juga Direktur Indo Polling Network, Wempy Hadir mengatakan, pemilihan Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP/Ahok) sebagai salah satu orang yang akan mengisi pos penting di BUMN bisa dilihat dari beberapa aspek.
Yang pertama, kata Wempy, Ahok mempunyai rekam jejak (track record) yang bagus dalam mengelola pemerintahan mulai dari dia menjadi bupati hingga menjadi gubernur DKI Jakarta.
"Selain itu, pada saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, banyak catatan kesuksesan Ahok. Rekam jejak Ahok yang bagus menjadi magnet bagi siapapun untuk menempatkannya pada posisi yang strategis," kata Wempy kepada wartawan di Jakarta, Rabu (20/11/19).
Yang kedua, lanjut Wemoy, Ahok mempunyai integritas tingkat tinggi. Hal ini bisa dilihat dari kestiaannya dalam menjalankan pemerintahan pada saat ia menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.
"Dia (Ahok) tidak segan untuk berhadap-hadapan dengan DPRD DKI Jakarta yang mencoba memainkan anggaran. Dan yang paling penting adalah Ahok tidak pernah terlihat dalam kasus korupsi seperti yang marak terjadi pada kepala daerah yang lainnya," terang dia.
Selain itu, terang Wempy, pengelolaan anggaran yang transparan juga membuktikan bahwa Ahok tidak menciptakan ruang gelap kekuasaan.
"Padahal kalau dia mau, bisa saja terjadi. Namun karena dia memegang teguh pada prinsip dan integritas diri, dia tidak sama sekali menyentuh anggaran untuk diselewengkan," terangnya.
"Jadi bisa saya katakan, bahwa begitu banyak orang yang dekat dengan Pak Jokowi. Namun tidak setiap orang mempunyai rekam jejak dan integritas yang bagus. Pak Jokowi hanya temukan dua hal tersebut pada diri Ahok," tambahnya.
Oleh karena itu, tidak heran Ahok menjadi incaran untuk menduduki posisi penting di BUMN. Jadi, kata dia, ini bukan bagi-bagi jabatan. Ini murni penilaian yang ojektif dari Jokowi terhadap Ahok.
Soal sikap Ahok apakah akan berubah saat masuk ke BUMN, menurut Wempy, tidak ada yang salah denga sikap Ahok. Sebab yang selalu Ahok marah adalah ketika ada kekacaaun dalam pengelolaan anggaran.
"Kata orang seperti Ahok, sebab kebocoran dan pemborosan anggaran kita sangat berbahaya bagi kelangsungan bangsa ini ke depan. Apalagi kalau ada mafia yang mencoba mengambil untung dari negara ini dengan tidak adil," sebutnya.
Menurutnya, Ahok pasti akan tetap seperti dulu yang melabrak siapa saja yang merugikan negara. Sepanjang Ahok mengatakan hal yang benar, maka tidak perlu sopan-sopan.
"Sebab banyak yang sopan tapi belum tentu mereka bekerja dengan benar. Yang kita tuntut dari Ahok adalah adanya perubahan yang signifikan jika nanti dia memimpin salah satu BUMN," pungkasnya. [Asp]
Laporan : Fahri Haidar
