telusur.co.id - Pemerintah Iran dengan tegas mengecam aksi militer Israel yang terus menerus membombardir Jalur Gaza dan menyebutnya sebagai genosida sistematis terhadap rakyat Palestina. Kecaman ini disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, yang menuding negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan Jerman sebagai pihak yang turut bertanggung jawab atas tragedi kemanusiaan ini.
"Pembantaian yang dilakukan oleh rezim Zionis terhadap warga sipil, termasuk serangan ke kamp pengungsi dan fasilitas kemanusiaan, adalah kejahatan perang yang belum pernah terjadi sebelumnya," ujar Baqaei, Jumat (5/7).
Salah satu contoh kekejaman yang disorot Iran adalah serangan terhadap sekolah Mustafa Hafez di Kota Gaza, yang dijadikan tempat berlindung bagi pengungsi. Baqaei menyebut hal itu sebagai bagian dari kebijakan terencana untuk menghapus eksistensi bangsa Palestina.
Kecaman Iran muncul setelah otoritas Gaza melaporkan bahwa lebih dari 300 warga Palestina tewas hanya dalam waktu 48 jam, menambah daftar panjang korban sejak 7 Oktober 2023 ketika Israel meluncurkan serangan besar-besaran sebagai balasan atas operasi Hamas.
Data terbaru dari pejabat Palestina menyebutkan, lebih dari 57.000 orang mayoritas wanita dan anak-anak telah tewas, dan 135.000 lebih mengalami luka-luka akibat serangan militer Israel.
Iran juga menyoroti rencana Israel untuk mencaplok wilayah Tepi Barat, menyusul desakan dari seluruh menteri Partai Likud kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar mempercepat perampasan wilayah sebelum 27 Juli 2025. Baqaei memperingatkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari agenda ekspansionis berbahaya yang dapat memicu instabilitas regional lebih lanjut.
"Ini adalah upaya sistematis untuk menghapus Palestina sebagai negara dan identitas historisnya," tegas Baqaei, sembari menyerukan solidaritas negara-negara Islam dan masyarakat internasional dalam menghentikan proyek kolonial Israel.
Iran juga memberikan apresiasi kepada Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia di Wilayah Pendudukan Palestina, atas keberaniannya menyuarakan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Israel. Dalam pidatonya di Dewan HAM PBB, Albanese menyerukan pemutusan hubungan dagang dan keuangan dengan Israel, dan menyebut aktivitas bisnis yang mendukung pendudukan sebagai bagian dari "ekonomi genosida."
Laporan Albanese juga mengidentifikasi puluhan perusahaan yang diduga terlibat dalam kekejaman tersebut, dan mengecam tekanan politik yang dipimpin AS untuk memecat dirinya dari posisi PBB—tudingan yang disebut sebagai pengalihan isu dari kekerasan yang nyata.[]
Sumber: TNA
