telusur.co.id - Peneliti sosial ekonomi sekaligus kandidat doktor, Jan Prince Permata, menilai target pertumbuhan ekonomi 6 persen dalam RAPBN 2027 masih realistis, meski membutuhkan terobosan kebijakan dan tidak bisa hanya mengandalkan belanja pemerintah.
Jan, yang pernah menjadi anggota Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) periode 2019-2024, mengatakan Indonesia memiliki basis pertumbuhan yang cukup kuat. Ekonomi tumbuh 5,61 persen pada kuartal I-2026 dan 5,29 persen pada kuartal II-2026, atau 5,45 persen sepanjang semester I.
“Target 6 persen ambisius, tetapi masih realistis untuk dikejar. Namun, 6 persen tidak akan datang secara otomatis,” kata Jan dalam keterangannya, Kamis (20/8/2026).
Menurut Pengurus DPP PA GMNI itu, pemerintah harus memperkuat investasi produktif, industrialisasi dan hilirisasi, ekspor bernilai tambah, produktivitas, serta konsumsi rumah tangga.
Ia mengingatkan, pertumbuhan tidak boleh terlalu bergantung pada ekspansi APBN. Konsumsi pemerintah memang mampu menjadi stimulus jangka pendek, tetapi sektor swasta harus menjadi mesin pertumbuhan utama dalam jangka menengah.
Jan juga menilai target 6 persen merupakan target kebijakan yang lebih optimistis dibanding proyeksi sejumlah lembaga internasional yang masih menempatkan pertumbuhan Indonesia di kisaran 5 persen.
“Enam persen bukan angka utopis, tetapi membutuhkan lompatan kualitas kebijakan,” ujarnya.
APBN Jadi Instrumen Transformasi
Jan menilai politik anggaran RAPBN 2027 menunjukkan penguatan peran negara dalam mendorong transformasi ekonomi.
Hal itu terlihat dari prioritas pemerintah pada pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, pembangunan desa, serta pengentasan kemiskinan.
Belanja negara dalam RAPBN 2027 dirancang sebesar Rp4.097,2 triliun dengan pendapatan negara Rp3.426 triliun. Defisit ditargetkan Rp671,2 triliun atau 2,40 persen terhadap PDB.
Menurut Jan, arah tersebut menunjukkan pemerintah ingin memperbesar belanja pembangunan sekaligus menjaga disiplin fiskal.
Namun, ia mengingatkan pemerintah harus meningkatkan penerimaan negara melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, digitalisasi, penutupan kebocoran, dan optimalisasi PNBP, bukan sekadar menambah beban wajib pajak yang sudah patuh.
Pertumbuhan Harus Inklusif
Jan juga menyoroti asumsi makro RAPBN 2027, antara lain pertumbuhan ekonomi 6 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar Rp17.500 per dollar AS, serta yield SBN 10 tahun sebesar 6,9 persen.
Menurut dia, asumsi tersebut menunjukkan pemerintah optimistis terhadap pertumbuhan, tetapi tetap mewaspadai risiko global dan tekanan terhadap rupiah.
Jan menegaskan, keberhasilan RAPBN 2027 tidak boleh hanya diukur dari tercapainya angka pertumbuhan.
“Jangan hanya mengejar angka 6 persen. Pertumbuhan harus menghasilkan lapangan kerja formal, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperbesar kelas menengah, mengurangi kemiskinan, dan menurunkan ketimpangan,” kata Jan.
Ia menilai RAPBN 2027 pada akhirnya akan diuji oleh kualitas belanja, kemampuan meningkatkan penerimaan tanpa menekan ekonomi, percepatan investasi swasta, serta pengelolaan utang dan biaya pembiayaan.
Jika empat faktor itu terjaga, Jan menilai pertumbuhan mendekati 6 persen masih mungkin dicapai. Sebaliknya, target akan sulit terpenuhi jika investasi swasta melemah dan pertumbuhan terlalu bergantung pada belanja pemerintah.
“Pada akhirnya, ukuran keberhasilan RAPBN 2027 bukan sekadar apakah ekonomi tumbuh 6 persen, tetapi apakah pertumbuhan itu menciptakan pekerjaan yang berkualitas, memperkuat kelas menengah, mengurangi kemiskinan, dan benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Jan.
