telusur.co.id - Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati meminta Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ia menekankan pentingnya menghadirkan data yang valid dan akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah, bukan sekadar data pesanan.
Hal itu disampaikan Esti kepada Parlementaria usai memimpin kunjungan kerja reses Komisi X di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Senin (23/2/2026). Menurutnya, karena sensus ekonomi merupakan agenda rutin yang digelar setiap 10 tahun sekali, persiapan matang dan koordinasi berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaannya.
“Yang utama, karena BPS akan melakukan sensus ekonomi tahun 2026 yang biasa dilakukan 10 tahun sekali, maka BPS perlu melakukan koordinasi mendalam, tidak hanya sekali tetapi terus-menerus dengan kabupaten/kota agar bisa menghadirkan data yang valid, bukan data pesanan,” tegasnya.
Esti menilai validitas data menjadi fondasi utama agar kebijakan dan program pemerintah benar-benar tepat sasaran, khususnya dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat. Ia menegaskan, data BPS memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan.
“Kita punya kepentingan besar terhadap data-data BPS ini. Program dan kebijakan yang dibuat pemerintah harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan,” ujarnya.
Politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi tidak hanya dengan pemerintah kabupaten/kota, tetapi juga dengan pemerintah provinsi. Selain itu, masyarakat perlu disiapkan agar proses sensus berjalan lancar dan hasilnya dapat dipercaya sebagai basis data nasional.
Ia mencontohkan berbagai persoalan yang muncul akibat ketidakakuratan data, salah satunya terkait kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Menurutnya, banyak keluhan masyarakat yang masuk ke Komisi X terkait penonaktifan kepesertaan, meskipun isu tersebut bukan menjadi bidang tugas komisinya.
“Banyak sekali keluhan yang masuk ke kami, ‘Bu, tolong BPJS kami ditutup’. Ini kan persoalan data. Kalau datanya valid, pasti tidak akan terjadi kesalahan,” katanya.
Esti menjelaskan, ketidakakuratan data juga berdampak pada penentuan penerima bantuan sosial, seperti peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS maupun keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Ia menilai masih terdapat keluarga yang seharusnya berhak menerima bantuan, namun tidak terdata dengan baik.
“Jangan sampai bantuan jatuh kepada orang yang tidak tepat. Jangan sampai orang yang sangat membutuhkan justru tidak mendapatkan haknya, sementara yang tidak membutuhkan malah menerima,” tegasnya.
Karena itu, Esti menegaskan bahwa akurasi dan integritas pendataan menjadi hal yang sangat krusial. Ia berharap Sensus Ekonomi 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Mei hingga Juli 2026 dapat menghasilkan potret terkini struktur ekonomi nasional serta informasi mendalam per sektor, sehingga menjadi fondasi kuat dalam perumusan kebijakan yang adil, tepat, dan berpihak pada masyarakat. [ham]
