telusur.co.id - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan dengan tegas menolak wacana pemilihan presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) karena merupakan pengkhianatan terhadap kehendak rakyat yang ingin memilih langsung presidennya.

“Pemilihan presiden oleh MPR jelas merupakan kemunduran demokrasi dan melukai serta menyakiti rakyat. Pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat itu adalah konsensus bangsa untuk tidak mengulangi lagi sejarah kelam kehidupan bangsa dan negara di masa lalu,” ujar Hinca melalui keteranganya, Senin.

Ia juga menolak pemilihan kepala daerah secara tidak langsung atau dipilih oleh DPRD karena masyarakat di daerah juga memiliki hak untuk memilih secara langsung pemimpinnya di daerah serta menentukan dan merencakanakan masa depan daerahnya.

Berikutnya, Hinca juga menolak perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Kata dia, belajar dari pengalaan sejarah bangsa, dua kali masa jabatan presiden adalah yang paling tepat dan dinilai cukup.

Hal ini juga berlaku di banyak negara demokrasi lainnya di dunia. Kekuasaan presiden yang terlalu lama di tangan satu orang cenderung untuk disalagunakan. "Jasmerah. jangan sekali-sekali kita melupakan sejarah,” dia mengingatkan. [Ham]