telusur.co.id - Partai Demokrat mendorong pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran sejumlah proyek infrastruktur. Cara ini lebih tepat daripada menaikkan harga (BBM) subsidi.
"Harus ada efisiensi-efisiensi pos-pos anggaran yang tidak perlu , misalnya APBN untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru itu harusnya dipending dulu," ujar anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin, Jumat (26/8/22).
Didi menyarankan, pemerintah lebih baik meninjau ulang serta mengevaluasi proyek- proyek infrastruktur yang tidak tepat sasaran selama ini, seperti Kereta Cepat Jakarta- Bandung, dan IKN baru.
"Intinya lakukan efisiensi-efisiensi. Karena disaat yang sama BBM yang merupakan kebutuhan masyarakat sangat vital, disisi lain kita memaksakan yang bisa ditunda atau Pernyertaan Modal Negara (PMN) yang tidak pas, jangan dipaksakan,” tegasnya.
Dia mengingatkan, kenaikan harga BBM bisa memberikan efek domino luar biasa. Terlebih lagi, saat ini harga-harga barang kebutuhan pokok seperti sembako, telur hingga cabai juga masih naik.
"Bagaimana kalau BBM naik, yang pasti efek dominonya akan munculkan berbagai efek yang menyulitkan masyarakat," tuturnya.
Didi mengaku yakin, jika harga BBM subsidi dinaikan maka akan membuat rakyat semakin terpukul. Parahnya, lanjut Didi, kenaikan harga BBM subsidi juga akan menyebabkan inflasi melonjak naik.
"Kalau BBM dipaksakan dinaikkan, rakyat, industri, transportasi dan sebagainya akan sangat terpukul, yang paling parahnya akan terjadi inflasi melonjak harga-harga ini kan tidak baik buat rakyat," pungkas Didi.
Diketahui, Menkeu RI Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah membutuhkan tambahan anggaran Rp 198 triliun jika tidak menaikkan harga BBM subsidi Pertalite dan Solar. Kenaikan harga BBM subsidi pun didepan mata terjadi.
Sri Mulyani mengaku, kondisi itu akan semakin memberatkan APBN karena harus menanggung bengkaknya anggaran subsidi BBM tersebut.
"Duitnya sudah disediakan Rp 502 triliun, tapi habis. Pertanyaannya 'ibu mau nambah (anggaran subsidi BBM) atau enggak?' Kalau nambah dari mana anggarannya? Suruh ngutang?," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Kamis (25/8/22).[Fhr]
