Ketum DPN GEPENTA Minta dan Sarankan Presiden Jokowi Cegah Tawuran Anarkis dan Pertikaian Dengan Tidak Memihak Capres Tertentu - Telusur

Ketum DPN GEPENTA Minta dan Sarankan Presiden Jokowi Cegah Tawuran Anarkis dan Pertikaian Dengan Tidak Memihak Capres Tertentu

Ketua Umum DPN GEPENTA Parasian Simanungkalit (Foto : IST)

telusur.co.id - Faktor penyebab terjadinya perkelahian antar warga masyarakat dikalangan bawah, adalah karena ada dua kelompok yang berseberangan saling mempertahankan kelompoknya. 

Demikian di sampaikan oleh Brigjenpol. (Purnawirawan) Dr. Drs. Parasian Simanungkalit SH.MH, Ketua Umum DPN GEPENTA " Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis" hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, di Markas Gepenta, Jakarta Selatan.

Hal itu seperti dalam  teori tawuran, dimana perilaku tawuran dapat diprediksi dengan menggunakan teori dari Icek Ajzen yaitu Theory Planned Behaviour (TPB). Menurut Ajzen, (1991) mengatakan bahwa faktor sentral dari theory of planned behavior adalah intensi seseorang untuk melakukan perilaku tertentu..

Menyingkapi soal pernyataan Presiden Jokowi bahwa presiden, pejabat negara boleh memihak dan berkampanye di Pemilu 2024 ini,  saya risaukan akan memicu konflik. Mungkin saja ini awal terbentuknya dua kelompok yang berseberangan yang memicu terjadinya tawuran dan anarkis serta pertikaian antar kelompok.

"Maka saya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional  Gepenta "Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba Tawuran dan Anarkis, dimana dua periode menjadi pendukung dan ikut Relawan memenangkan Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan menjadi 2 periode Presiden Jokowi, meminta kepada Presiden Jokowi, tidak ikut kampanye dan supaya netral sampai pemilu pilpres tanggal 14 Februari 2024, di TPS salurkanlah keberpihakannya coblos idolanya, Pada tanggal itu " ujar Parasian dalam keterangannya. 

Menurut Parasian dapat saja inilah strategi ( presiden netral), guna mencegah perdebatan dan pertikaian rakyat akar rumput di tingkat pendukung capres.

Karena Presiden sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan, ucapan Presiden akan di ikuti rakyat yang mau pro mengikuti perintah itu, tapi ada rakyat tidak patuh atau tidak mau menjadi kelompok kontra ucapan dan perintah Presiden itu. Maka dua kelompok itu harus di cegah terjadi. 

Biarlah Rakyat dibuat damai, supaya tidak terjadi tawuran anarkis dan pertikaian saling menganiaya.

"Walaupun dikerahkan aparat TNI dan POLRI, kalau di dalamnya juga terdapat dua kelompok pro dan kontra bergabung dengan rakyat yang pro dan kontra, dapat saja terjadi konflik kepentingan, sebagai awal terjadinya Tawuran dan Anarkis, saling menyerang baik di medsos msupun di lapangan Kampanye atau diluar kampanye, di seluruh kota dan desa. Yang menderita juga adalah Rakyat, " terangnya. 

Untuk itu lanjut Parasian,  mari ciptakan Indonesia negeri aman dan damai, menjelang, pada dan sesudah Pemilu. 

'NKRI ini yang diwariskan oleh para pejuang pahlawan Kemerdekaan kepada kita, semua generasi penerus untuk menciptakan tujuan nasional Bangsa Indonesia "Masyarakat Adil dan Makmur, " tutupnya.(fie) 
 


Tinggalkan Komentar