telusur.co.id - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa pengendalian inflasi dan perlindungan daya beli masyarakat harus menjadi prioritas utama kebijakan ekonomi nasional menjelang bulan suci Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri.

Menurut Misbakhun, lonjakan konsumsi selama Ramadhan merupakan pola musiman yang dapat dipetakan setiap tahun. Karena itu, pemerintah dan otoritas terkait diminta bergerak lebih awal untuk mengantisipasi potensi gejolak harga, khususnya bahan kebutuhan pokok.

“Setiap Ramadhan, konsumsi meningkat dan tekanan harga bisa muncul. Negara harus hadir lebih awal, memastikan instrumen kebijakan bekerja sebelum gejolak terjadi,” kata Misbakhun di Jakarta, Senin.

Ia mengingatkan bahwa tanpa langkah antisipatif yang matang, kenaikan harga pangan berisiko menggerus daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah dan bawah yang paling rentan terhadap lonjakan harga komoditas seperti beras, gula, dan minyak goreng.

“Yang paling merasakan dampaknya adalah rakyat kecil. Kalau harga naik tidak wajar, itu langsung memukul pengeluaran rumah tangga. Maka pengendalian inflasi pangan harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.

Misbakhun juga meminta sinergi kuat antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, serta industri perbankan nasional untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Optimalisasi mekanisme deteksi dini terhadap potensi inflasi pangan dan penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dinilai menjadi langkah strategis yang harus diaktifkan sejak awal. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas otoritas agar kebijakan berjalan dalam satu frekuensi.

“Koordinasi tidak boleh setengah-setengah. Jangan menunggu harga bergejolak baru bertindak. Pendekatan kita harus preventif, bukan reaktif,” tegasnya.

Selain pengendalian harga, ia juga menyoroti pentingnya kelancaran distribusi logistik serta pengawasan terhadap praktik spekulasi pasar. Stabilitas nilai tukar rupiah dan kecukupan likuiditas perbankan, menurutnya, turut menentukan kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat selama Ramadhan.

“Stabilitas harga bukan sekadar angka statistik. Ini soal ketenangan masyarakat dalam beribadah dan menyambut hari raya. Kalau ekonomi stabil, perputaran usaha di daerah juga bergerak dan memberi dampak positif bagi pertumbuhan,” katanya.

Ia memastikan DPR akan menjalankan fungsi pengawasan secara intensif dengan memantau perkembangan harga, likuiditas, dan efektivitas kebijakan hingga puncak perayaan Idul Fitri, guna memastikan masyarakat dapat menjalani Ramadhan dengan tenang dan daya beli tetap terjaga. [ham]