telusur.co.id - Mukernas PPP di Serang Banten, bukanlah dadakan tapi diselenggarakan karena adanya putusan Majelis Majelis Partai (Majelis Syariah, Majelis Kehormatan dan Majelis Pertimbangan), demi keselamatan PPP yang telah memberhentikan Suharso dari Ketua Umum PPP.
Demikian ditegaskan Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP Usman M Tokan di Jakarta Jumat (10/9).
Menurut Usman, tidak ada konflik antara Suharso Monoarfa dengan PH DPP maupun Majelis-majelis DPP. Yang ada adalah reaksi publik yang amat dahsyat atas pernyataan "amplop kiai" serta persoalan pribadi Suharso yang mencuat, sudah masuk kategori ancaman bagi keselamatan PPP.
"Isu amplop kiai dikuatirkan akan dimainkan lawan politik sepanjang tahun untuk melemahkan PPP. Sementara urusan pribadi Suharso yang viral serta dokumen liar akan menjadi "bom waktu" yang setiap saat bisa meledak dan membunuh PPP," jelasnya.
Atas dasar itulah Majelis majelis DPP bereaksi dengan melakukan tahapan sepanjang lebih dari dua bulan, mulai klarifikasi/tabayyun, peringatan, hingga permintaan agar Suharso mengundurkan diri.
Selama lebih dua bulan, tahapan "jeweran" majelis yang terdiri dari para kiai kiai harismatik dan senior senior partai itu tidak direspon secara layak oleh Suharso bahkan seperti sengaja melecehkan orang-orang terhornat di majelis majelis tersebut. Puncaknya Majelis sampai kepada titik memberhentikan yang bersangkutan dari jabatan ketua umum demi kemaslahatan partai.
Pemberhentian itu sebagai langkah darurat penyelamatan partai dihadapan para kaum ulama dan basis tradisional PPP, kemudian dipertegas dengan keluarnya Pendapat Hukum Mahkamah Partai yang menyetujui pemberhentian tersebut. Ia juga menyebut pemecatan sesuai dengan AD/ART PPP.
"Rapat PH DPP yang telah qourum dihadiri 32 dari 46 PH DPP pada 4 September serta Mukernas Serang (4-5 September) yang dihadiri 28 dari 34 DPW se Indonesia adalah karena kesepahaman langkah penyelematan partai."
Menurut Usman, Kehadiran para politisi fungsionaris PPP dari pusat hingga daerah itu di forum Mukernas adalah representasi dari lembaga pemegang kekuasaan tertinggi PPP, dibawah muktamar.
"Peserta Mukernas itu bukan orang sembarangan. Mereka adalah para kiai kharismatik, politisi senior partai dan pengurus PH DPP fungsionaris yang secara kolektif kolegial sedang memegang kendali partai", ujar Usman M Tokan. [ham]
