telusur.co.id - Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil, mendesak Presiden Jokowi memilih dan menetapkan pengganti anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pengganti Dr. Hardjono yang mengundurkan diri dari DKPP karena dilantik menjadi anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 20 Desember 2109 lalu. Sebelumnya sebagai ketua DKPP.
“Artinya, sejak Hardjono dilantik menjadi Dewan Pengawas KPK, sudah lebih dari 1 bulan satu kursi anggota DKPP kosong. DKPP juga belum memiliki ketua definitif, sebab pemilihan ketua diagendakan setelah adanya anggota DKPP yang baru dari presiden. Saat ini, ketua DKPP diisi oleh pelaksana tugas, Prof. Dr. Muhammad,” ungkap Fadli melalui keterangan tertulisnya, Rabu.
Seperti diketahui komposisi keanggotaan DKPP terdiri dari 7 (tujuh) orang berasal masing-masing 3 (tiga) orang tokoh masyarakat yang diusulkan DPR, 2 (orang) tokoh masyarakat usulan Presiden, 1 (satu) orang ex officio anggota KPU, dan 1 (satu) orang ex officio anggota Bawaslu. Dr. Hardjono adalah eks anggota DKPP yang diangkat berdasarkan usulan Presiden Jokowi pada 2017 lalu.
Dikatakan Fadli, sebagai lembaga yang memiliki peran untuk menjaga etika penyelenggara pemilu, tentu saja kelengkapan personil anggota DKPP menjadi sangat penting. Urgensinya semakin krusial, karena penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu beserta jajaranya sedang melaksanakan tahapan Pilkada 2020.
“Di dalam pelaksanaan pilkada, peran DKPP amat penting, jika melihat persoalan etika penyelenggara pemilu sering kali berkaitan langsung dengan tahapan pelaksanaan pemilu atau pilkada,” katanya.
Sebagai lembaga yang betugas menjaga dan menegakkan etik penyelenggara pemilu, tentu saja DKPP membutuhkan anggota yang memiliki integritas dan profesionalitas tinggi. Selain integritas dan profesionalitas, pengalaman yang panjang terhadap penyelenggaraan pemilu sangatlah dibutuhkan. Dengan memiliki pengalaman di penyelenggaraan pemilu, anggota DKPP akan mampu memahami tugas dan kerja-kerja lembaga penyelenggara pemilu dengan segala batasan perilaku dan etik yang mesti dijaga.
Selain pemahaman terhadap penyelenggaraan pemilu, anggota DKPP yang akan dipilih oleh Presiden sebagai pengganti Dr. Hardjono, mesti orang yang menguasai desain institusi lembaga penyelenggara pemilu. Pemahaman ini akan sangat berguna untuk memahami bagaimana pola kerja lembaga penyelenggara pemilu, serta mengukur sejauh mana profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu yang sedang berperkara di DKPP.
“Presiden mesti segera memilih dan menetapkan pengganti Dr. Hardjono di DKPP. Lembaga penyelenggara pemilu, terutama KPU baru saja mendapatkan tamparan keras dengan ditangkapnya Wahyu Setyawan, salah satu anggota KPU yang disangka menerima suap terkait pengurusan pergantian anggota DPR. Oleh sebab itu, kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu, terutama KPU sedang menghadapi goncangan.”
DKPP sebagai institusi yang menjaga dan menegakkan etik penyelenggara pemilu, punya peran yang sangat penting untuk menjaga dan menegakkan etik dari penyelenggara pemilu, agar praktik suap di tubuh lembaga penyelenggara pemilu tidak terulang kembali.
Dan kalaupun ada, harus mendapat sanksi maksimal dalam konteks etik dari DKPP. Untuk bisa menjawab tantangan itu, tentu perlu personel yang lengkap dan utuh. Atas dasar itulah, Presiden Jokowi mesti segera mencari dan menetapkan pengganti Dr. Hardjono.
Terakhir, sosok yang akan dipilih oleh Presiden Jokowi nanti diharapkan sosok yang dapat secara cepat menyesuaikan diri dengan ritme kerja kelembagaan DKPP. Maka, diperlukan figur yang sudah teruji kepiawaiannya dalam praktik penyelenggaraan pemilu; punya komitmen kuat pada nilai, prinsip, dan tujuan berdemokrasi yang dibuktikan oleh dedikasi dan pengalaman yang sudah diakui publik secara luas; serta bukan sosok pencari kerja apalagi punya afiliasi politik pada praktik politik praktis.
“Masa depan pemilu Indonesia sedikit banyak ditentukan oleh pilihan Presiden Jokowi atas figur yang akan mengisi kursi kosong di DKPP. Agar kepercayaan publik pada institusi penyelenggara pemilu bisa dipulihkan dan diakselerasi dengan baik. Karena itu, Presiden Jokowi jangan sampai salah pilih orang,” tuntasnya. [ham]
