telusur.co.id - Anggota Komisi X DPR Andreas Hugo Pareira menilai, pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk percepatan penyelesaian guru honorer yang terkesan telah berlarut-larut permasalahannya sangat tepat.

"Pansus adalah usulan yang tepat,” kata Andreas kepada wartawan, Rabu (21/12/22).

Kendati demikian, Andreas memandang bahwa Pansus yang akan dibentuk haruslah merupakan gabungan antar komisi di DPR.

"Karena persoalan yang menyangkut tenaga honorer ini adalah lintas sektoral,” tuturnya.

Andreas pun membeberkan sejumlah persoalan tersebut. Pertama, kata Andreas, ialah lantaran tenaga honorer ada di semua kementerian dan lembaga pemerintahan. 

"Kedua, urusan Aparatur merupakan kewenangan Kemenpan RB dan BKN,” imbuhnya.

Sedangkan persoalan ketiga, lanjut Andreas, ialah banyaknya kendala dan persoalan yang terjadi saat ini berkaitan dengan seleksi dan pengangkatan PPPK di bidang pendidikan. 

Politikus PDIP ini menganggap, hal ini disebabkan akibat lemahnya koordinasi antar pemerintah dan pemerintah daerah, sehingga koordinasi pemda ini ada di Kemendagri. 

"Keempat, menyangkut kesiapan keuangan negara yang berkaitan dengan pembayaran gaji ASN, apabila tenaga honorer ini diangkat menjadi ASN, ada di Kementerian Keuangan,” pungkas Andreas.[Fhr]