telusur.co.id - Adanya buronan radikal dari Arab Saudi lari ke Indonesia, bukan bermaksud memfitnah Arab Saudi.
Demikian disampaikan Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan (GSK), Mahfud MD, dalam akun media sosial miliknya, yang terpantau telusur.co.id, Minggu (18/8/2019).
Dirinya mengaku informasi yang didapatnya soal itu, juga telah dikoordinasikan ke Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
"Bkn memfitnah Arab, justru info ini dari Arab sendiri. Di Saudi bnyk ditangkap orang2 radikal, yg blm ditangkap (dgn uang melimpah) lari ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia. Kemarin sore Gerakan Suluh Kebangsaan (GSK) juga mengonfirmasi ini dgn BIN dan BNPT dlm closed FGD," tulis Mahfud MD.
Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengatakan jika informasi yang disampikannya bukanlah hal baru.
"Berita bhw di Saudi banyak kaum radikalis yg ditangkap dan yg blm ditangkap lari Asia Tenggara sebenarnya bkn berita baru dan sdh sering diungkapkan. Semula tenang2 sj, tp bgt saya ikut ngomongkan tiba2 jd berita besar dan ditanggapi scr besar2an. Alhamdulillah, kalau begitu."
Sama halnya, tentang penangkapan pangeran dan pejabat-pejabat di Arab Saudi karena terlibat korupsi lalu disebut sebagai fitnah. Padahal berita itu benar adanya.
"Sama halnya dgn penangkapan pengeran2 dan pejabat2 tertentu beberapa waktu yg lalu di Saudi Arabia krn korupsi. Katanya itu fitnah krn di negara Islam spt Arab Saudi sulit ada korupsi. Pdhal berita itu dilansir oleh Kerajaan Saudi sendiri yg disiarkan di media2 internasional jg," kata Mahfud.
Sebelumnya, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti meminta Mahfud MD menjelaskan lebih rinci terkait tokoh berpaham radikal hendak masuk ke Indonesia dan membawa dana dalam jumlah besar, untuk mendukung gerakan radikalisme di Tanah Air.
Abdul Mu'ti meminta Mahfud MD merincikan siapa yang dimaksud, siapa penerima, jumlah dana, dan lainnya. Menurut Mu'ti, penjelasan itu penting, agar tidak menimbulkan kegaduhan dan kontroversi yang berkepanjangan.
"Penjelasan itu penting, untuk menghindari fitnah dan kegaduhan. Dan agar tidak mengganggu hubungan diplomatik Indonesia dengan negara sahabat," kata Mu'ti seperti dimuat Republika.
Karena dianggap belum jelas informasi kebenarannya, Mu'ti mengimbau publik tidak apriori terhadap pernyataan Mahfud. Namun, ia juga mengingatkan publik agar tidak menerima informasi itu secara apa adanya. [ipk]
Laporan: Saeful Anwar
