telusur.co.id - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan peran oposisi akan sangat penting dalam pemerintahan kedua Presiden Jokowi. Sebab, tanpa oposisi pemerintah akan semakin tak terarah.

“Makanya, pertarungan ke depan akan menjadi kompetisi karya dan gagasan. Kritik dan solusi,” ujar Mardani, Selasa.

Mardani menjelaskan beberapa masalah yang menjadi perhatian pemerintah yang harus dikritisi oleh oposisi seperti masalah BPJS yang memerlukan solusi mendesak. Keputusan menaikkan iuran BPJS dan "menghukum" (sangsi) bagi yang tidak kuat membayar, bisa menambah beban hidup masyarakat dan ini tidak menyelesaikan masalah.  

“Makanya, pemerintah perlu melakukan reformasi besar-besaran dibidang SDM, sistem manajemen data, sistem informasi kepesertaan, layanan rumah sakit, terhadap BPJS Kesehatan.”

Masalah lain, terkait dengan defisit perdagangan & neraca keuangan. Negara memerlukan terobosan untuk menyelesaikan hal ini. Pemerintah perlu konsisten untuk menyusun dan menerapkan kebijakan yang terkait dengan penguatan industri dan perdagangan.

“Pergerakan nilai tukar rupiah yang saat ini sedang kita alami dipengaruhi oleh defisit neraca pembayaran. Menaikkan ekspor dan menurunkan impor perlu digalakkan. InsyaAllah cara ini dapat memperbaiki neraca transaksi berjalan,” katanya.

Isu lapangan pekerjaan juga perlu mendapat perhatian. Diawal Jokowi menjanjikan beberapa kartu sakti salah satunya kartu pra kerja. “Saya melihat kartu tersebut hanya sebagai pereda nyeri saja. Karena faktanya, ketersediaan lapangan pekerjaan semakin sulit didapat.”

Belum lagi masalah korupsi yang seperti kanker karena terus ada. Revisi UU KPK cenderung bisa melemahkan KPK, dikhawatirkan bisa menghambat pemberantasan korupsi. “Skor IPK kita diangka 38. Masih jauh dari harapan. Perlu gagasan yang diiringi aksi tegas dan berani,” tuntasnya. [Ham]