Telusur.co.id - Oleh : Difa Amalia, S.EI., M.SEI.
 
Ada pertanyaan yang terus menggelayut di benak saya ketika mencermati tiga kebijakan besar pemerintahan Prabowo Subianto yang berjalan bersamaan: Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Ke mana sesungguhnya haluan ekonomi bangsa ini sedang berlayar?
 
Sebagian kalangan, khususnya mereka yang terbiasa dengan kerangka berpikir ekonomi Barat, akan dengan mudah memberi stempel: ini sosialisme. Namun kesimpulan itu, menurut hemat saya, terlalu tergesa-gesa dan melewatkan sesuatu yang jauh lebih dalam.
 
Saya teringat sebuah tesis yang dilontarkan guru saya, ekonom Suherman Rosyidi, di bangku kuliah. Ia pernah berpendapat bahwa salah satu sebab mengapa Indonesia belum benar-benar lepas landas sebagai negara maju adalah karena kita terlalu lama mengenakan sistem ekonomi yang secara kultural tidak sesuai dengan watak dasar bangsa ini. Dulu, kalimat itu mungkin terdengar seperti romantisme akademis. Hari ini, di tengah guncangan geopolitik dan pergeseran tatanan ekonomi global, kebenarannya terasa semakin relevan.
 
Warisan Kolektif yang Terkubur
 
Sejarah peradaban Nusantara tidak pernah berdiri di atas pilar individualisme. Sistem lumbung padi, subak di Bali, dan filosofi rumah gadang di Minangkabau semuanya mencerminkan satu prinsip yang sama: kemakmuran adalah urusan bersama, bukan pencapaian perseorangan. Ini bertolak belakang secara mendasar dengan kapitalisme murni yang menjadikan akumulasi modal individu sebagai tolok ukur keberhasilan.
 
Maka ketika pemerintah hari ini mendorong koperasi sebagai tulang punggung rantai pasok dan memperluas akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat, respons masyarakat yang relatif hangat bukan sekadar kepatuhan terhadap kebijakan. Ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang beresonansi, yakni ingatan kolektif terhadap cara hidup yang pernah menjadi fondasi kita.
 
Perspektif ini bahkan mendapat dukungan dari telaah sosiologi Islam. Masyarakat Madinah pada masa awal Islam adalah komunitas agraris yang hidup dari ekosistem saling menopang. Berbeda dengan Makkah yang berkarakter pedagang dan kompetitif, Madinah menyambut kehadiran pendatang bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai energi tambahan untuk kolaborasi. Karakter inilah yang kemudian melahirkan syariat muamalah yang sistematis: zakat, tata kelola kepemilikan, dan regulasi ekonomi yang berakar pada keadilan sosial. Indonesia, dengan watak agrariannya yang kuat, sesungguhnya lebih dekat secara sosiologis dengan model Madinah daripada model Makkah.
 
Ujian Sesungguhnya: Implementasi, Bukan Konsep
 
Rangkaian kebijakan Presiden Prabowo, dari MBG hingga hilirisasi industri, mencerminkan upaya memperlebar jangkar sosial dalam sistem ekonomi nasional. Ini bukan gerakan anti-pasar. Ini adalah upaya agar pasar tidak bergerak tanpa kompas kemanusiaan, sebuah kekhawatiran yang kini bahkan mulai disuarakan oleh banyak ekonom di negara-negara maju yang mulai kelelahan menghadapi dampak negatif kapitalisme tanpa batas.
 
Namun penilaian jujur harus tetap dikemukakan. Kebijakan yang ambisius dan berskala masif seperti ini menghadapi tenggat eksekusi yang ketat dan pertaruhan politik yang tidak kecil. Tantangan sesungguhnya bukan lagi soal konsep, melainkan soal kualitas birokrasi yang menjalankannya, akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta kemampuan mencegah program-program mulia ini dari jebakan korupsi dan inefisiensi yang berulang kali merenggut niat baik kebijakan publik di negeri ini.
 
Yang Bisa Kita Lakukan Sendiri
 
Sementara perdebatan makro terus berlangsung, ada empat langkah konkret yang dapat diambil masyarakat untuk tidak sekadar menjadi penonton.
 
Pertama, mulai beralih ke sektor riil. Ketahanan ekonomi rumah tangga jauh lebih kokoh jika berpijak pada pertanian, peternakan, atau budidaya skala kecil, bukan pada spekulasi finansial digital yang rentan guncangan.
 
Kedua, investasikan sumber daya pada diri sendiri. Di masa mendatang, kemampuan adaptasi intelektual dan kesehatan fisik adalah aset yang tidak bisa disita oleh krisis apapun.
 
Ketiga, pertimbangkan partisipasi dalam pembiayaan negara melalui instrumen seperti Surat Berharga Negara. Ini bukan sekadar pilihan investasi, melainkan bentuk konkret nasionalisme ekonomi yang turut mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri.
 
Keempat, jadilah konsumen yang lebih kritis. Di era e-commerce, banyak produk asing yang menggunakan tampilan merek lokal tanpa memberikan nilai tambah nyata bagi tenaga kerja dalam negeri. Pilihan belanja kita sehari-hari adalah suara ekonomi yang sesungguhnya.
 
Sebuah model ketiga yang lama ditinggalkan.
 
Apakah Indonesia sedang bergeser ke kiri? Atau ini kapitalisme negara dalam wajah baru?
 
Saya cenderung melihatnya secara berbeda. Indonesia sedang menguji keberanian untuk kembali ke model ekonominya sendiri, yaitu ekonomi gotong royong yang tidak menyerah pada logika pasar bebas murni, tetapi juga tidak menganut kendali negara ala sosialisme. Sebuah sistem yang menempatkan keadilan sosial bukan sebagai slogan, melainkan sebagai orientasi pembangunan dari awal hingga akhir.
 
Pertanyaan yang kini lebih mendesak bukan soal apakah arah ini sudah benar. Pertanyaannya adalah apakah kita, sebagai bangsa, memiliki keteguhan dan kejujuran kolektif yang cukup untuk mengawalnya sampai tuntas.
 
*Penulis adalah Pengajar di Bidang Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Darutaqwa Gresik.