telusur.co.id - Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan, besaran dana yang diberikan dalam program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif atau BLT UMKM dipotong. Jika tahun 2020, Rp 2,4 juta per UMKM, kini menjadi Rp 1,2 juta. Alasannya, keterbatasan dana.

Terkait itu, mantan Ketua Komisi VI DPR Inas Nasrullah menilai, sekarang ini bukan persoalan besar atau tidaknya bantuan untuk UMKM, terpenting ialah tepat sasaran.

"Permasalahan penting dulu yang perlu dipertanyakan, yakni apakah Kementerian Koperasi dan UMKM punya data valid by name by address UMKM di Indonesia?" ujar Inas saat dihubungi telusur.co.id, Rabu (7/4/21).

Politisi Partai Hanura itu meyakini, Kementerian yang dipimpin oleh Teten Masduki tidak mempunyai data valid soal UMKM. Termasuk ketika menyalurkan bantuan UMKM tahun lalu.

"Saya yakin bahwa Kementrian Koperasi dan UMKM tidak punya data itu. Lalu darimana data yang digunakan oleh Teten Masduki untuk membagikan bantuan sosial UMKM tahun lalu sebesar Rp2,4 juta per UMKM?" tanya Inas.

Menurut Inas, persoalan data ini sangat penting. Karena, bantuan tahun lalu Rp2,4 juta per UMKM saja belum jelas penerimanya, apakah ada data by name by address, bentuk usahanya seperti apa, sehingga nanti bisa di cek secara random, ditambah ada pemotongan 50 persen untuk tahun ini. 

Ia mengaku khawatir, tanpa data yang pasti, bantuan untuk UMKM berpotensi tidak tepat sasara. Hal ini menjadi tantangan bagi Teten Masduki untuk memastikan data UMKM secara akurat.

"Kalau enggak ada, nanti asal kasih aja (BPUM), kasih Rp500.000, misalnya. Seperti kejadian di Tangerang Rp2,4 juta dikasih cuma Rp1 juta, penerimanya masyarakat bukan UMKM. Ayo ini tantangan buat Teten Masduki bisa tidak membuktikan dia punya data UMKM itu by name by address," tukas Inas.[Fhr]