Militer Israel Peringatkan AS Jangan Kembali ke Perjanjian Nuklir Iran - Telusur

Militer Israel Peringatkan AS Jangan Kembali ke Perjanjian Nuklir Iran

Kepala Staf Umum Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Letjen Aviv Kochavi. (jns.org).

telusur.co.idKepala Staf Umum Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Letjen Aviv Kochavi menyatakan negaranya memperbarui peta rencana operasionalnya untuk menghadapi Iran, dan memperingatkan bahwa Amerika Serikat (AS) “keliru” jika kembali kepada perjanjian nuklir Iran tahun 2015, yakni Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).

Pernyataan Kochavi itu tampaknya merupakan pesan kepada Presiden AS Joe Biden agar lebih berhati-hati dalam setiap kontak diplomatik dengan Iran. Jarang ada pernyataan demikian dari seorang kepala staf militer Israel mengenai pembuatan kebijakan AS, dan kemungkinan besar telah mendapat persetujuan dari pemerintah Israel.

“Kembali ke perjanjian nuklir yang ditandatangani pada 2015, bahkan jika itu merupakan perjanjian serupa yang mengalami banyak perbaikan, adalah buruk dan salah dari sudut pandang operasional dan strategis,” ungkap Kochavi dalam pidatonya di Institute for National Security Studies di Universitas Tel Aviv, yang dikutip raialyoum, Selasa (26/1/21).

Mantan Presiden AS Donald Trump menarik negaranya dari JCPOA pada tahun 2018. Keputusan ini disambut gembira oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang mengkritik perjanjian tersebut karena mengakibatkan pencabutan sanksi terhadap Iran.

Pekan lalu, calon menteri luar negeri AS Anthony Blinken mengatakan bahwa AS masih memiliki “jalan panjang” sebelum membuat keputusan untuk kembali ke JCPOA, dan bahwa AS perlu melihat apa yang telah dilakukan Iran untuk kembali mematuhi JCPOA.

Kochavi menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Teheran menunjukkan bahwa pada akhirnya Iran dapat membuat keputusan untuk bergerak cepat menuju pembuatan senjata nuklir. Teheran sendiri membantah tuduhan berambisi membuat senjata nuklir.

“Berdasarkan analisis dasar ini, saya mengarahkan IDF untuk menyiapkan serangkaian rencana operasional di samping apa yang sudah kita miliki,” kata Kochavi.

“Mengambil keputusan tentang implementasi tentu saja akan bergantung pada kepemimpinan politik, tapi rencana itu harus di atas meja," tambahnya. [Tp]


Tinggalkan Komentar