telusur.co.id - Komisi I DPR meminta TNI dilibatkan penuh dalam proses penanganan Covid-19. Permintaan ini disampaikan anggota Komisi I Willy Aditya yang melihat peran penanganan Covid-19 oleh gugus tugas masih saja belum optimal. 

Hal ini bisa dilihat dari berbagai laporan mengenai distribusi APD, arus mudik di berbagai daerah, hingga pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang belum juga kunjung terlaksana.

“Di Jakarta, kita lihat, angkutan publik masih padat. Tidak terjadi physical distancing. Jalan-jalan malah lebih ramai. Padahal seruan work from home belum dicabut. Ini bukan PSBB namanya kalau begini, tapi “santai-santai bae” orang Palembang bilang,” ungkap Willy di Jakarta, Senin (6 April 2020).

“Kemarin saya dengar sejumlah orang ditangkap oleh polisi di Benhil, karena mengadakan kumpul-kumpul. Tetapi hari ini orang berkerumun di mana-mana. Di jalanan, di stasiun, di pasar, dsb. Ini kontradiktif namanya kalau begini,” imbuhnya.

Di daerah-daerah, dia menambahkan, arus mudik terus berlangsung. Di Garut, Jawa Barat, misalnya, lebih dari 2.500 orang tiba dari Jakarta sampai 3 April kemarin. Di Ciamis bahkan tercatat ada 18 ribu pemudik per tanggal 5 April kemarin. Jika konsisten, otomatis mereka semua akan menjadi ODP.

Semua ini, dalam hemat Willy, lagi-lagi menunjukkan belum padunya pemegang otoritas dalam upaya penanganan wabah. 

“Kita ini sebenarnya mau seperti apa? Sudah seminggu PP PSBB keluar, penerapannya sama sekali belum ada. Harusnya jalanan dan perkantoran semakin sepi, ini malah sebaliknya. Serba tidak jelas jadinya.”

Di sisi lain, Willy melihat, peran yang dimainkan oleh TNI dalam upaya penanganan juga belum optimal. Padahal TNI adalah entitas yang memiliki kelengkapan infrastruktur dan sistem komando yang jelas untuk membantu mengatasi wabah virus corona. 

Oleh karena itu dia meminta kepada pemerintah agar pelibatan TNI tidak setengah-setengah di gugus tugas penanganan Covid-19 ini. Apalagi TNI juga punya OMSP atau operasi militer selain perang. 

Dalam konteks penanganan Covid-19, TNI bisa dioptimalkan di berbagai sektor. Willy menyatakatan, dalam pasal 7 ayat 2 UU No. 34 Tahun 2004, wujud dari OMSP antara lain membantu tugas pemerintah daerah, membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat. 

“Selain itu juga ikut membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan,” tambahnya.

Dengan peran dan fungsi yang dimilikinya tersebut, lanjut Willy, TNI bisa mengambil peran untuk mengatasi problem distribusi APD misalnya, yang hingga saat ini masih saja dievaluasi. Bahkan bisa lebih dari itu, TNI bisa rekomendasikan agar pabrik-pabrik garmen dan tekstil bisa dikerahkan untuk memproduksi segala kebutuhan APD bagi tenaga medis.

Demikian juga dalam bidang jumlah tenaga medis, TNI bisa memberikan kebutuhan tenaga medis yang dinilai cukup senjang dengan potensi jumlah korban yang terpapar virus. 

“Ini semenstinya menjadi modal luar biasa dalam rangka menangani wabah virus. Ini juga sekaligus menjadi wujud dari kesemestaan dari sistem pertahanan kita dalam rangka perang melawan Covid-19. Peran-peran dalam OMSP ini bisa dimainkan oleh TNI sebenarnya,” ucap Willy.

TNI juga punya Korem, Koramil hingga Babinsa, yang bisa dioptimalkan untuk mendata dan melokalisir para pendatang dari kota-kota episentrum wabah jika mereka pulang ke kampung halaman. Dengan demikian persebaran bisa tetap diminimalisir.

“Dengan segala kemampuan dan kapasitas tersebut, mestinya tidak terjadi kelambatan dan ketidakpaduan penanganan seperti yang kita rasakan sekarang ini. PR-nya adalah seberapa mampu pemerintah mengoptimalkan segala sumber daya ini,” kata Willy menutup.