Natalius Pigai: Mahfud MD Lebih Banyak Bicara Tanpa Kerja, Harusnya Dicopot! - Telusur

Natalius Pigai: Mahfud MD Lebih Banyak Bicara Tanpa Kerja, Harusnya Dicopot!


telusur.co.id -Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai menilai, sosok Menko Polhukam Mahfud MD telah gagal mengemban amanah sebagai menteri di era pemerintahan Jokowi - Maruf Amin. 

Menurut Pigai, konten, proses, dan komunikasi terkait dengan RUU seharusnya menjadi tugas Mahfud selaku Menko Polhukam. 

"Seharusnya konten, proses, dan komunikasi terkait RUU ke rakyat itu tugas Mahfud MD Menkopolhukam," kicau Pigai lewat akun Twitternya, Kamis (22/10/20).

Pigai menilai, selama ini Mahfud lebih banyak bicara tanpa isi dan kerja. Karena itu, Pigai menganggap, sosok Mahfud layak dicopot dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. 

"Tahun 2020 persoalan bangsa ini didominasi tata kelola hukum. Itu kegagalan utama Menkopolhukam, lebih banyak bicara tanpa isi dan tanpa kerja. Harusnya dicopot!" tandasnya.

Dalam kicauannya, Pigai merespons pemberitaan yang menyoroti buruknya komunikasi publik pemerintah terkait penyampaikan UU Cipta Kerja.

 Diketahui, sebelum ini Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Presiden Joko Widodo menegur jajarannya karena komunikasi publik yang kurang baik terkait penyampaian UU Cipta Kerja.

"Khusus dalam konteks Omnibus Law Cipta Kerja memang sebuah masukan dari berbagai pihak dan presiden juga sangat tahu. Kami semuanya ditegur oleh presiden bahwa komunikasi publik kita sangat jelek. Untuk itu ini sebuah masukan dari luar maupun teguran dari presiden kita segera berbenah diri untuk perbaikan ke depan dengan baik," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/20).

Pernyataan Moeldoko ihwal komunikasi publik yang dinilai Jokowi terkait substansi UU Cipta Kerja kurang sehingga menimbulkan gelombang unjuk rasa.

Moeldoko memahami era teknologi yang berkembang membuat jajaran pemerintah terkadang kewalahan menghadapi pertumbuhan disinformasi dan hoaks yang di medsos.

Namun, hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan pemerintah karena buruknya komunikasi publik terkait UU Cipta Kerja.

"Di situlah kita kadang-kadang kewalahan menghadapi pertumbuhan disinformasi dan hoaks. Tetapi itu bukan sebuah alasan kami untuk tidak berkomunikasi dengan baik. Kami selalu membenahi diri kita selalu ingin memperbaiki diri," kata dia.[Fhr] 

 

 

 


Tinggalkan Komentar