telusur.co.id - Ketua Media Center Persaudaraan Alumni (PA) 212 Habib Novel Chaidir Hasan Bamukmin mengatakan, banyaknya aparat yang dikerahkan untuk mengamankan jalannya acara pelantikan presiden dan wakil presiden di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Minggu (20/10/19) kemarin membuat suasana begitu mencekam.

"Saya melihat pelantikan presiden saat ini sangat beda dari pelantikan- pelantikan sebelumnya. Karena begitu mencekam dengan kekuatan penuh TNI dan Polri turun untuk mengamankan pelantikan tersebut," kata Novel di Jakarta, Senin (21/10/19).

Menurutnya, uang negara dihaniskan hanya untuk pengerahan penuh aparat mengamankan pelantikan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

"Tentu sangat menguras uang negara dan ke depan sepertinya akan memakan anggaran yang lebih besar untuk pengamanan," ujarnya.

Menurut Novel, pengamanan yang super ketat itu menunjukkan bahwa Jokowi ditolak rakyat menjadi presiden. Dia masih menuding bahwa ada kecurangan terstruktur, sistematis, masif dan brutal (TSMB) hingga banyak korban jiwa pada Pilpres 2019.

Lebih lanjut dia menjelaskan, puncak penolakan rakyat terhadap Jokowi sebagai presiden ditandai dengan aksi unjuk rasa mahasiswa secara besar-besaran di berbagai wilayah di Indonesia, begitu juga dengan para pelajar pada beberapa waktu lalu.

Menurutnya hal ini mirip dengan apa yang terjadi dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP/Ahok) ketika mengikuti Pilkada DKI 2017 lalu.

"Karena memang sudah ditolak rakyat persis seperti pengamanan Ahok yang tidak wajar menjelang Pilkada. Ahok ditolak warga Jakarta," tegasnya.

"Dan ini terjadi okepada Jokowi yang ditolak rakyatnya karena menjadi presiden dengan banyaknya korban nyawa akibat berbuat curang yang TSMB, dan puncaknya BEM SI dan pelajar sampai tingkat SMP pun turun menolak Jokowi," pungkasnya. [Fhr]