telusur.co.id - Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengecam penemuan ladang ganja di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), yang menurutnya mencerminkan lemahnya pengawasan di kawasan konservasi. Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini meminta pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan dan Balai Besar TNBTS, untuk meningkatkan pengawasan demi mencegah penyalahgunaan lahan yang dapat merusak lingkungan dan mencoreng citra pariwisata Indonesia.

"Penemuan ladang ganja di kawasan konservasi ini harus menjadi alarm bagi pemerintah. Ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga mencerminkan adanya celah dalam sistem pengawasan yang harus segera diperbaiki," tegas Novita Hardini dalam keterangan resminya, Jumat (21/3/2025).

Meski lokasi ladang ganja tersebut berada di luar jalur wisata utama, Novita menekankan bahwa dampaknya tetap dapat merusak reputasi sektor pariwisata, terutama di kawasan Bromo yang dikenal luas oleh wisatawan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya koordinasi antara Kementerian Kehutanan, Kementerian Pariwisata, serta aparat penegak hukum untuk menjaga agar kawasan wisata tetap aman dan kondusif.

Sebagai anggota legislatif dari Dapil 7 Jawa Timur, Novita Hardini juga mengungkapkan bahwa Komisi VII DPR RI sedang menyusun RUU Kepariwisataan yang bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian pembangunan pariwisata agar tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa meskipun kasus ini menjadi tanggung jawab Kementerian Kehutanan, Kementerian Pariwisata tetap harus berperan aktif dalam menjaga citra destinasi wisata.

Selain itu, politisi asal Trenggalek ini juga meminta Kementerian Pariwisata untuk memastikan sistem keamanan yang lebih ketat di seluruh kawasan wisata guna mencegah kegiatan ilegal. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan narasi dan promosi pariwisata agar tetap menarik bagi wisatawan meski terjadi insiden seperti ini.

"Pariwisata yang berkelanjutan harus sejalan dengan penegakan hukum dan perlindungan lingkungan. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang dan merusak kepercayaan wisatawan terhadap destinasi wisata kita," tambah Novita.

Ia pun memastikan bahwa Komisi VII DPR RI akan terus mengawal isu ini agar tidak hanya menjadi wacana, tetapi dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan konkret yang melindungi lingkungan serta keberlanjutan industri pariwisata Indonesia.[]